Headline

Anggaran Responsif Gender di APBN Kita

0

Kerjha ― Indonesia secara konsisten mengimplementasikan anggaran yang responsif gender di dalam APBN. Melalui langkah ini, Indonesia berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, anggaran responsif gender tidak hanya berfokus pada penyediaan alokasi pengarusutamaan gender tetapi juga menunjang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam segala bidang.

Di dalam penanganan Covid-19, fokus pemerintah pun tidak hanya memulihkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, namun juga konsisten mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi keuangan.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, perempuan atau ibu penerima  dana tersebut disyaratkan harus membuka rekening di bank. Kebijakan lainnya adalah bantuan uang tunai di mana penerimanya juga menyasar kaum perempuan. Dalam hal ini, mereka juga harus terlebih dulu memiliki rekening bank untuk memperoleh bantuan tunai tersebut.

Selain itu, pemerintah terus memberikan pembinaan serta pendampingan teknis agar perempuan dapat meningkatkan usaha kecil yang dimilikinya, termasuk menghubungkannya dengan infrastruktur digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Lebih dari 80 persen pelaku UMKM adalah para perempuan yang mempekerjakan perempuan. Dengan demikian kebijakan untuk UMKM berupa subsidi bunga dan penjaminan untuk kredit modal kerja sebagian besar diterima oleh perempuan selaku pelaku UMKM,” terang Sri Mulyani.

Pemerintah, ungkapnya, akan menggunakan momentum ini untuk menjangkau lebih banyak lagi perempuan agar kemampuan ekonominya dapat ditingkatkan melalui bantuan teknis dan akses ke perbankan.

Perlindungan sosial akan terus berlanjut bahkan meluas dan meningkat untuk setiap rumah tangga. Pemerintah berupaya menjamin keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan terutama bagi anak-anak dan dukungan bagi perempuan.

Pada 2020 dan 2021, pemerintah akan melanjutkan prioritas reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan Infromation and Communication Technology (ICT).

Diharapkan setiap desa di Indonesia segera memiliki akses komunikasi untuk meningkatkan kemampuan pendidikan. Melalui akses inilah, pendidikan dan kesejahteraan perempuan akan mendapat perhatian khusus.

“Ayo perempuan Indonesia, terus belajar dan maju berkarya agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih strategis,” kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, di masa pandemi Covid-19, APBN kita tak cuma dipergunakan untuk mengatasi masalah kesehatan, namun juga untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya untuk mendukung UMKM dan menyokonh pembangunan daerah. Melalui program perlindungan sosial yang terus dikembangkan, juga turut mendukung program-program yang mendukung kesetaraan gender. (PUT/Foto: Kemenkeu)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *