APBN Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Papua

Kerjha ― Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, suksesnya penyelenggaraan PON XX dan Peparnas Papua tidak terlepas dari dukungan APBN. Melalui APBN, pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya.

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua pada 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14 persen. Ini karena Papua didrive oleh komoditas. Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati, selain Dana Otsus juga akan dapat dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON yang sukses dan Peparnas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jayapura, Jumat (26/11).

Menkeu juga mengharapkan ini menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun, terutama sumber dayanya agar menjadi semakin hebat.

Pemerintah, ungkapnya, akan menggunakan sepenuhnya seluruh anggaran yang sudah dialokasikan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian untuk bisa bangkit kembali.

Sementara itu, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua. Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera.

Ke depan, dukungan percepatan pengelolaan Dana Otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.

Hadirnya asistensi dan supervisi pemerintah pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik, diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi dan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat tercapai. (PUT)