Oleh 
Kerjha ― Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah mempersiapkan Banda Udara (Bandara) Kertajati untuk menjadi bandara premium di Tanah Air. Bandara ini akan dipersiapkan sebagai alternatif bandara internasional.
“Sejak awal Bapak Presiden memerintah, menugaskan kepada saya, pada Menteri Perhubungan, untuk mendukung Kertajati ini bisa menjadi satu alternatif bandara internasional dan kita tahu juga Jawa Barat hanya mempunyai Bandung, [Bandara] Husein [Sastranegara] tetapi pendek. Nah, sekarang ini Kertajati dengan panjang kurang lebih 3.000 meter,” kata Menhub Budi Karya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3).
Menurutnya, Kertajati memiliki panjang landasan sama seperti Bandara di Kulon Progo. “Sedikit di bawah Soekarno-Hatta yang 3.300 [meter]. Jadi pesawat terbesar angkutan kargo itu Antonov bisa berlandas,” terangnya.
Ia menambahkan, berfungsinya Jalan Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati, 15 April 2023, juga akan mendukung Bandara Kertajati.
Menhub mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepadanya untuk memikirkan bagaimana Kertajati ini bisa efektif dan bisa mengurangi loaded Bandara Soekarno-Hatta.
Diketahui, jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta itu sudah mendekati sama seperti sebelum Covid-19, kurang lebih 1.100 atau 1.200 pergerakan, tetapi dengan occupancy yang lebih tinggi.
Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah memastikan akan memakai Bandara Kertajati untuk memberangkatkan jemaah haji.
“Saya sempat ke Arab Saudi dan disambut dengan baik oleh Menteri Haji dan Umrah dan Menteri Transportasi, dan GACA [General Authority of Civil Aviation], GACA Ditjen Udaranya sudah melakukan pengamatan terhadap Kertajati dan sudah dinyatakan ini bisa berlaku efektif. Kita sama-sama mendoakan agar mudik ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Menhub menyampaikan, dengan kemampuan Bandara Kertajati tersebut menarik investor untuk berinvestasi di situ. Ia menambahkan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan di sana.
“Ini juga saya laporkan, Bapak Presiden mengarahkan pada saya, bisa dijalankan. Ingat bahwa ada regulasi yang harus ditaati, tidak boleh lari dari situ. Jadi, saya juga beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas ini, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan lalu lintas,” tuturnya. (ECA)
Comments