Berantas Korupsi di BUMN, Erick Thohir Gandeng KPK

Kerjha — Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk memberantas dan mencegah korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Komitmen itu pun diwujudkan Kementerian Bada Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua lembaga ini bersepakat menandatangani perjanjian kerja sama untuk mencegah korupsi, yang mencakup penanganan pengaduan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Erick Thohir menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama, dan langkah ini didukung oleh KPK,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK. Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi.

Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga berkomitmen kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” tambahnya.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu, dengan melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut Selasa kemarin. Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Erick menjelaskan kerja sama ini sekaligus menandakan komitmen seluruh jajaran BUMN untuk memberantas korupsi. (HAS)