Empat Komitmen Indonesia di Sektor Air dan Sanitasi

Kerjha ― Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Indonesia melalui Kementerian PUPR berkomitmen secara serius dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan.

“Indonesia telah melibatkan berbagai stakeholders, termasuk dari pihak kementerian, organisasi sipil, hingga akademisi untuk mendiskusikan dan mereview draft komitmen SMM 2022. Komitmen baru ini merupakan hasil dari konsultasi secara berkelanjutan dari berbagai pihak selama periode lebih dari setahun,” ujar Menteri Basuki dalam Sector Ministers’ Meeting (SMM) 2022 di Jakarta, Rabu (18/5).

Dalam showcasing commitmentnya di hadapan 69 menteri yang menangani sektor Water Sanitation and Hygiene (WASH) dari 48 negara di seluruh dunia, Menteri Basuki menerangkan empat komitmen utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan sektor WASH di Indonesia.

Komitmen itu, antara lain:

Pertama, meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi tingkat stunting di Indonesia. Sebab, pengembangan di bidang air dan sanitasi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus mengurangi stunting.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dari 4 persen menjadi 0 persen pada 2024. Strategi ini dapat dicapai melalui pendekatan pengembangan kawasan secara lintas sektoral,” terang Menteri Basuki.

Kedua, memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat untuk memastikan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan yang berkelanjutan. “Untuk memastikan akuntabilitas dari sektor air dan sanitasi, kami mengembangkan sebuah sistem database yang terdiri dari manajemen sistem informasi untuk Pamsimas di sektor air minum dan Sanimas di sektor sanitasi,” kata Menteri Basuki.

Ketiga, mengembangkan infrastruktur air bersih, sanitasi dan kesehatan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim. “Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan mengoptimalkan 231 waduk eksisting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim,” jelas Menteri Basuki.

Keempat, memperluas kerja sama dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk peningkatan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan. Apalagi, untuk mencapai target pengelolaan air dan sanitasi nasional membutuhkan anggaran yang cukup masif. Dalam hal ini tentunya pemerintah tak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan kerja sama dari pihak lain seperti melalui Public Private Partnership (PPP), maupun partisipasi kerja sama lain. (HAS)