Oleh 
Kerjha — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan enam arahan kepada jajarannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Berikut enam arahan Jokowi agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan berjalan efektif,:
Pertama, Jokowi meminta agar upaya pencegahan diprioritaskan. Prioritas pencegahan itu tak boleh terlambat, karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit dilakukan.
“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus diberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan,” ujarnya.
Di samping itu, semua unsur harus bergerak untuk melakukan deteksi dini sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot). Ia juga meminta jajaran di bawah untuk selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini.
“Manfaatkan teknologi untuk monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor. Hati-hati, begitu kebakaran meluas, kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita,” tegasnya.
Kedua, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Jokowi memberi contoh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh Polda Riau yang pernah ditinjaunya pada saat kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 20 Februari 2020 lalu.
Selain dari sisi teknologi, Jokowi juga meminta agar unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa turut dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan ini. Selain itu upaya pemberian edukasi secara terus-menerus juga perlu terus dilakukan.
“Berikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, perusahaan, korporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil,” jelasnya.
Ketiga, semua pihak harus mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan untuk tahun-tahun mendatang. Menurut Jokowi, 99 persen kebakaran hutan adalah ulah manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.
“Motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu, pembersihan lahan lewat pembakaran adalah cara yang paling murah. Sekali lagi, harus dimulai edukasi kepada masyarakat, perusahaan, korporasi. Ini harus ditata ulang kembali. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” imbuhnya.
Keempat, Jokowi meminta agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Terkait hal ini, dia telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus di kawasan hidrologi gambut.
“Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga lahan gambut tetap basah,” tambahnya.
Kelima, Jokowi kembali menekankan pentingnya bergerak cepat memadamkan api, karena jika membesar akan sulit dikendalikan. Untuk itu, seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur, bupati, wali kota, maupun unsur TNI-Polri baik Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres, harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut.
“Ini sebetulnya hanya respons cepat saja. Kalau kita merespons api yang baru kecil, rampung. Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai. Kecil langsung siram sudah mati, di darat saja. Karena water bombing ini juga butuh duit gede, anggaran yang gede. Tapi kalau sudah terlambat, mau tidak mau kita juga pakai itu,” ungkapnya.
Keenam, Jokowi meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.
“Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana,” tegasnya.
Jokowi tak ingin Indonesia menanggung malu di ASEAN Summit, lantaran di pertemuan negara-negara ASEAN itu, ada 1, 2, 3 negara yang membicarakannya. “Dalam lima tahun ini sudah enggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen. Kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu,” tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dalam laporannya menyebut telah terjadi penurunan karhutla secara signifikan pada 2020. Pada 2019 tercatat luas kebakaran yang cukup tinggi dibandingkan 2016, 2017, dan 2018, yakni seluas 1.592.010 hektare. Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang mencapai 2,61 juta hektare.
“Pada 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat hanya 296.942 hektare. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan 2019, artinya (menurun) 82 persen. Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan 2015 berarti menurun sebesar 88,63 persen,” kata Mahfud. (NUR)
Comments