Oleh 
Kerjha — Usai dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10), Heru Budi Hartono langsung tancap gas dengan sejumlah program yang akan dikerjakannya. Ia ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin dan memajukan DKI hingga 2024.
Heru yang juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) menyatakan bakal bersinergi dengan pemerintah pusat, termasuk mendukung
kebijakan perpindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ia pun menegaskan bakal menghidupkan kembali program pengaduan masyarakat yang sebelumnya ada di era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Selain pengaduan masyarakat, Heru juga berkomitmen akan memperkuat penanggulangan banjir yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat.
“Pengaduan masyarakat yang dulu pernah dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok, insya Allah akan kita lakukan kembali,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).
Heru menyebutkan, akan melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat terkait. Nantinya perwakilan dari walikota serta asisten, setiap hari akan bergantian hadir di Pendopo Balai Kota untuk menerima pengaduan masyarakat.
“Nanti mereka diatur akan piket dari pukul 8-9 pagi. Setelah itu apa yang dilaporkan oleh masyarakat yang datang akan ditelaah lebih lanjut di wilayah,” katanya.
Heru menegaskan akan memprioritaskan penanggulangan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Jakarta. Dia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi banjir, termasuk pembangunan waduk di sekitar wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
“Berikutnya NCICD [National Capital Integrated Coastel Development] atau tanggul raksasa. Dan mungkin beberapa lokasi tertentu, seperti di Jakarta Utara, Cilincing, dan sebagian Jakarta Barat. Itu tanggulnya harus diperbaiki,” katanya.
Heru juga menyatakan akan melakukan revitalisasi saluran-saluran yang ada di Jakarta, serta melakukan penguatan rumah pompa, yang akan diletakkan pada wilayah rawan macet akibat banjir.
“Berikutnya saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinegergi. Contoh, Waduk Ciawi, Sukamahi, dan sodetan,” tandasnya.
Terkait kekhususan Jakarta, Heru menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung segala proses pemindahan Ibu Kota Nusantara. “Tentunya Pemprov DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN,” katanya.
Pemprov DKI juga akan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal kekhususan Jakarta pascaperpindahan IKN bersama. “Berdiskusi dengan seluruhnya yang memiliki keahlian di bidang hukum, terkait tata negara,” imbuhnya.
Heru bilang, akan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Presiden Jokowi. Ia juga akan berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk menyikapi perubahan tata ruang di DKI Jakarta. (TUT)
Comments