Hingga 10 September, Realisasi PEN Capai Rp 377,5 Triliun

Kerjha ― Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, hingga 10 September 2021, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp 377,5 triliun.

“Terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasinya mencapai 50,7 persen dari pagu Rp 744,77 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan pers mengenai perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (13/9) malam, secara virtual.

Menko Airlangga memaparkan, progres signifikan terjadi pada realisasi klaster perlindungan sosial (perlinsos) dan klaster kesehatan. Realisasi klaster kesehatan meningkat dari Rp 47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp 93,45 triliun, sedangkan klaster perlinsos meningkat dari Rp 66,43 triliun di kuartal II menjadi Rp108,16 triliun.

“Kemudian program prioritas yang di kuartal II Rp 41,83 triliun menjadi Rp 58,04 triliun, klaster dukungan UMKM dan korporasi yang di kuartal II Rp 51,27 triliun menjadi Rp 59,93 triliun, sedangkan insentif usaha di kuartal II Rp 45,07 triliun menjadi Rp 57,92 triliun,” jelasnya.

Terkait program Kartu Prakerja, total pendaftar telah mencapai 69,7 juta orang yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. “Pada 2021 batch 12-19 penerimanya adalah 4,3 juta, dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta, yang telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima, dan insentifnya Rp 6,82 triliun. Batch 19 pendaftarnya 3,9 juta atau 3.967.595 (pendaftar), yang eligibel 2.413.667, yang diterima 800 ribu, dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir 12 September kemarin,” papar Menko Airlangga.

Untuk program perlinsos berupa Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh (BSU), hingga 10 September 2021 bantuan tersebut telah dicairkan kepada 3,4 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp 1 juta.

Kemudian, untuk Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), realisasi hingga 10 September 2021 mencapai Rp 15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro atau telah mencapai 99,3 persen dari total anggaran Rp 15,36 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah mulai menyalurkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Bantuan yang pertama kali mulai disalurkan di Kota Medan, Sumatera Utara ini akan disalurkan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang masing-masing akan menerima sebesar Rp 1,2 juta,” jelas Airlangga.

Diungkapkannya, bantuan ini disalurkan melalui Polri dan TNI, bagi PKL dan warung bukan penerima BPUM, berada pada lokasi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. (MET)