Indonesia-Perancis Perkuat Kerja Sama Maritim

Kerjha ― Indonesia dan Perancis bersepakat memperkuat peningkatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan, serta kolaborasi yang lebih luas dalam kerangka Indo-Pasifik.

Komitmen itu disepakati Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar dan Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin, yang melakukan lawatan ke Indonesia, Selasa (8/6) lalu.

Mahendra Siregar mengatakan, terdapat potensi kerja sama besar dalam lingkup kemaritiman, terutama pemanfaatan dan pengelolaan natural capital, baik di darat maupun di laut, secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

“Dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan kedua belah pihak, Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif peningkatan kerja sama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua negara,” tegas Mahendra, dikutip dari laman Kementrian Luar Negeri.

Sementara Annick Girardin menyampaikan, Indonesia merupakan negara non-Eropa pertama yang dikunjunginya sejak menjabat pada Juli 2020.

Sebagai mitra strategis Indonesia, Perancis mengharapkan kedua negara saling dukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global pada forum internasional. Perancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerja sama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14: Life Below Water.

Annick Girardin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap terpilihnya Perancis sebagai Development Partner ASEAN, termasuk iktikad kerja sama dalam kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia, seperti komunitas bisnis Perancis di Indonesia dan juga lembaga Agence Française de Développement (AFD).

Menteri Girardin juga menandatangani dua kesepakatan, LoI Pembentukan Mekanisme Dialog Bilateral Maritim dan Joint Statement untuk Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta menyaksikan penandatanganan LoI untuk Pengembangan Eco-Fishing Ports di Indonesia antara KKP RI dengan AFD.

Ketiga kesepakatan merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerja sama maritim.

Secara khusus, Bilateral Maritime Dialogue menjadi mekanisme payung yang strategis bagi diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerja sama di bidang maritim diimplementasikan secara konkret dan terarah guna memajukan pembangunan Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. (HAS)