Jepang, Inggris dan Korsel Siap Bangun MRT Jakarta Fase 4

Kerjha ― Pemerintah Indonesia bersinergi bersama Jepang, Inggris dan Korea Selatan untuk melakukan pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 4 dengan rute lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri langsung pendandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali, Senin (14/11).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, Won Hee-Ryong dan Dubes RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto juga turut hadir dalam babak baru pembangunan MRT Fase 4 itu.

“Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang. Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan,” Heru.

Sebelumnya, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel, Menhub Budi Karya Sumadi telah melakukan kunjungan kerja ke Negeri Ginseng tersebut pada Juni 2022 lalu. Menhub Budi Karya berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

“Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama, tidak hanya di sektor perkeretaapian tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” tutur Menhub.

MoU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

Untuk diketahui, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi. Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.

Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. (MET)