Jokowi: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Prioritaskan Produk UMKM

Kerjha ― Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada segenap jajarannya agar sistem pengadaan barang dan jasa mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM pada belanja kementerian, belanja lembaga, belanja di pemerintah daerah. Tingkatkan sebesar-besarnya angka tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Jokowi kepada jajarannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Peningkatan TKDN, ujarnya, harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembelian produk dalam negeri dan peningkatan TKDN, lanjutnya, akan menciptakan multiplier effect yang besar terhadap pergerakan ekonomi di daerah maupun nasional.

“Jutaan tenaga kerja dan keluarganya juga menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan industri dalam negeri dan sektor UMKM kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-katalog.

“UMKM harus lebih banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN, misalnya di sektor konstruksi, industri otomotif, dan telekomunikasi,” katanya.

Jokowi yakin produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas. Menurut dia, jika sektor UMKM terus diperkuat, terus didampingi, terus difasilitasi, maka produk UMKM akan mampu bersaing di pasar regional maupun global. (PUT)