Oleh 
Kerjha — Dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto langsung tancap gas ingin mengatasi berbagai tantangan di bidang agraria dan tata ruang di Tanah Air. Ia pun menetapkan strategi dan target untuk bisa mengurai problem yang membelit di sektor krusial tersebut.
Hadi mengungkapkan, kementerian yang dipimpinnya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan, yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, ujarnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Perintah yang pertama agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian yang kedua menyelesaikan konflik agraria. Dan ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN,” ujar Hadi dalam acara Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs) episode 5, yang tayang Minggu (3/7).
Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan, dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, dan eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal. Selesai masalah di daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di Tanah Air. Pendekatan ini, imbuh Hadi, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
“Saya duduk bersama masyarakat. Kemarin saya juga kunjungan di tengah-tengah masyarakat. Saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria,” ucapnya.
Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN, ia telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
“Untuk sertifikat sendiri, saya punya target sebelum berakhirnya tahun 2022, ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” katanya.
Hadi menambahkan, ia akan terus mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah. Ia menegaskan, sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
Hadi pun menyampaikan komitmen dan optimismenya untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan Presiden Jokowi.
“Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas, ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat, ini juga bukan hal yang bisa ditinggal santai, harus benar-benar (serius),” tuturnya. (MET)
Comments