Kemensos Siapkan Bansos untuk 5,9 Juta Keluarga Senilai Rp 7,08 Triliun

Kerjha ― Atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tenang karena dalam masa kedaruratan, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Program bansos yang terbaru atau usulan tambahan adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah yang nanti akan kita proses. Bantuannya sebesar Rp 200 ribu per KPM per bulan selama Juli-Desember 2021,” kata Risma, Selasa (20/7).

Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah penyaluran beras.

Kemsos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg, khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Untuk keperluan itu, Kemsos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. “Nantinya paket beras seberat 5 kg ini kami serahkan kepada kepala-kepala daerah,” ucapnya.

Selain itu, Kemsos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non-PKH.

“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemsos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Risma.

Ia menyatakan, bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri. Untuk pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemsos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH tahap ketiga yakni untuk Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemsos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei-Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada Juli dan Agustus. Dengan begitu, mereka seperti menerima 14 bulan,” tambahnya.

Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” kata Risma.

Anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp 15,1 triliun disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Risma menyebutkan, dengan dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kemudian dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door. Mensos Risma, misalnya, blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta. Untuk memastikan tentang penyaluran bansos, Risma turut blusukan di Kampung Baru RT 01/RW 3, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Senin (19/7).

“Pangapunten niki sampeyan sudah menerima BST,” tanya Mensos sambil menyerahkan 10 kg beras.

“Sampun (sudah) Bu, menerima Rp 600 ribu,” kata Bagus (60) salah satu warga. Di tempat berikutnya, Risma melanjutkan pengecekan dengan menanyakan hal serupa kepada Sri Lestasi (40), yang tercatat sebagai PKH dengan komponen anak sekolah SD dan SMP.

Dalam pengecekan lapangan tersebut, Mensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk telah dilakukan pengecekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan, ia meminta kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos.

“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu, ya,” tuturnya. (AJI)