Headline

Komitmen Melanjutkan Pembangunan Infrasruktur di Tanah Papua

0

Kerjha — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun depan.

“Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Papua dan Papua Barat, bisa dilihat dari jumlah kunjungan Presiden ke Tanah Papua. Setiap berkunjung, beliau selalu memeriksa satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik jalan, perumahan, air. Terutama jalan perbatasan, jalan Trans Papua, dan pos lintas batas negara (PLBN),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, belum lama ini.

Sesuai amanat Presiden Jokowi, Kementerian PUPR pun mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Menteri Basuki mengungkapkan, Kementerian PUPR telah membangun tiga PLBN di Papua dan Papua Barat yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana juga mengusulkan untuk membangun PLBN di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. “Kita akan segera sampaikan usulan PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan kita segera bangun,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Menteri Basuki menyampaikan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat.

Selain PLBN dan jalan Trans Papua, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat lain, di antaranya pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.

DIPA Kementerian PUPR untuk anggaran 2022 sudah diputuskan dengan sebesar Rp 100,59 triliun. Sesuai arahan Kementerian Keuangan, sebesar 5 persen dari total anggaran harus disimpan untuk antisipasi pandemi. “Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5 persen yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur,” ujar Basuki.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kementerian PUPR juga akan terus memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi. (ELA)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *