Komitmen Menghadirkan Konstruksi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Kerjha ― Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan menggunakan seluruh sumber daya sendiri atau 41 persen dengan dukungan serta kerja sama internasional.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, ungkap Basuki, sektor konstruksi memainkan peranan penting karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi cukup signifikan.

“Untuk itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mensinergikan antara natural system dan engineered solution,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya dalam acara Sustainable Infrastructure Forum, yang disampaikan Plt Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Rabu (15/3).

Implementasi konstruksi berkelanjutan ini, disebutkannya, dapat dilakukan dengan mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan. Sebagai langkah konkret, diterbitkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Non Ordinary Portland Cement (non-OPC) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR. Sebab, penggunaan semen non-OPC dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukan pekerjaan konstruksi.

Jarot juga menambahkan, saat ini, Kementerian PUPR mendapat tugas besar untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusung konsep Smart Forest City. Dalam membangun IKN, Kementerian PUPR juga memanfaatkan inovasi teknologi yang mendukung upaya penurunan emisi karbon dan zero waste.

“Upaya penurunan emisi karbon dan zero waste tersebut meliputi Integrated Urban Water Management (IUWM) dengan mengelola sistem tata air perkotaan, Smart Water Management System terkait penyelenggaraan penyediaan air minum, daur ulang grey water, serta sistem pemanenan air hujan yang penggunaannya dapat dipantau menggunakan aplikasi, dan Waste Management Flow dengan mengelola sampah dan limbah di IKN menggunakan konsep pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R),” jelas Jarot.

Terakhir, Jarot menegaskan kunci penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan adalah kolaborasi pentahelix antarpemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media.

“Untuk itu, kita perlu bekerja keras dan bekerja sama untuk menyukseskan agenda besar ini, dengan cara menyosialisasikan, mengembangkan, dan menyinergikan pemakaian material konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tandas Jarot.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammed Ali Berawi mengatakan, pembangunan IKN memberikan opportunity bagi teknologi konstruksi berkelanjutan di Indonesia. “Pembangunan IKN merupakan momentum penting dalam konstruksi. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya alam dan resource lokal sehingga IKN akan benar-benar menjadi kota yang green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable,” jelas Ali. (EJA)