Komitmen Mewujudkan Transisi Hijau yang Adil dan Berkelanjutan

Kerjha ― Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia berkomitmen mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas.

Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri sekaligus menjadi ketua bagi kelompok negara berkembang dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim, sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2021, Selasa (12/10) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi juga mengakui pentingnya aksi iklim yang berarti dan perlunya perubahan sistemik dalam kebijakan ekonomi dan keuangan.

“Pendekatan multilateral sangat penting agar upaya seluruh negara terkait perubahan iklim bisa bersatu sehingga memberi pesan yang kuat mengenai pentingnya mengarusutamakan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, serta mendesain transisi hijau yang adil dan terjangkau untuk setiap negara,” ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah Indonesia, terangnya, mendukung penuh komitmen Internasional dalam penanganan perubahan iklim. Kementerian Keuangan dalam hal ini juga memiliki peran penting karena memiliki instrumen untuk memfasilitasi transisi hijau yang adil dan terjangkau.

Terkait pengarusutamaan iklim dengan kebijakan ekonomi, Indonesia telah menerapkan penandaan anggaran iklim. Selain itu, dalam menangani perubahan iklim Indonesia menerapkan pajak karbon melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan pajak karbon merupakan salah satu upaya untuk mendorong transisi hijau dan mencapai komitmen penurunan emisi Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution pada Persetujuan Paris 2016.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Roadmap Indonesia yaitu mencapai net zero emission pada 2060.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor energi terbarukan dan subsidi bagi sektor energi dan transportasi yang ramah lingkungan. Dari sisi pembiayaan, pemerintah melakukan skema pembiayaan inovatif seperti menerbitkan Green Sukuk yang telah ada sejak 2018.

Sementara untuk memperoleh akses pendanaan internasional, Indonesia turut bekerjasama dengan Green Climate Fund dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Guna menarik lebih banyak pembiayaan swasta atau non-APBN, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan berupa taksonomi hijau di tingkat nasional.

Dalam pertemuan tersebut, negara anggota Koalisi juga mengesahkan Pernyataan Bersama Menteri dan Laporan Tahunan 2021. Melalui pernyataan bersama, anggota Koalisi diharapkan dapat bekerjasama dengan mitra kelembagaan dan pemangku kepentingan untuk memahami tantangan teknis dan politik dalam menerapkan Prinsip Helsinki. Selain itu, para Menkeu juga akan berkontribusi pada COP26 November 2021. (PUT/Foto: Kemenkeu)