Berita

Masyarakat Nilai Buruk Kualitas Pemilu 2024

0

Kerjha — Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti menilai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 menimbulkan kecurigaan masyarakat. Pemilu 2024 diragukan kualitasnya, juga dinilai curang dan manipulatif.

“Masyarakat meragukan netralitas, independensi, dan kapasitas penyelenggara untuk menghadirkan pemilu yang jurdil,” kata Valina saat menjadi pembicara pada seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fisip Universitas Indonesia di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2).

Ia mengatakan, pemilu seharusnya menjadi pintu masuk untuk menghasilkan pemimpin baru yang berkapasitas, berjiwa pemimpin (leadership), memahami prinsip, dan nilai-nilai etik demokrasi.

Legitimasi politik dan legitimasi moral yang harus dimiliki seorang pemimpin baru justru mengecewakan karena curang dan manipulatif.

Keadaan seperti ini, menurut Valina, belum pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya di negeri ini. Awalnya, ia berharap pemilu keenam pascareformasi lebih baik dan menjadi pintu masuk konsolidasi demokrasi Indonesia, yang selama ini berjalan tertatih-tatih. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

“Konsolidasi demokrasi tidak berjalan baik karena berbagai manuver tidak etis dari elite politik sebelum pemilu. Isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dalam pencalonan capres, dan isu pilpres satu putaran memperkuat opini publik bahwa pemilu tidak jurdil,” paparnya.

Valina yang pernah menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007 mengungkapkan, kemarahan publik bermula pada saat tahapan pencalonan berlangsung. Mahkaman Konstitusi (MK) memutuskan persyaratan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres ditambah dengan kalimat, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Selain itu, sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupa pelanggaran etik berat kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam komisioner KPU karena tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan PKPU yang berlaku, juga diabaikan.

KPU langsung mengeksekusi putusan MK dan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada last minute, tanpa merevisi PKPU.

PKPU yang berlaku saat itu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya menyangkut batas usia minimal 40 tahun. Sejak proses di MK hingga prosesi pendaftaran, kata dia, sarat intervensi politik penguasa, kolusi, dan nepotisme.

Pada masa kampanye, Valina juga menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pasangan tertentu. Ia juga mempertanyakan, netralitas pejabat negara, seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Bahkan, masa kampanye juga diwarnai politisasi bansos, intimidasi, dan kekerasan yang melibatkan aparat.

“Semua berlangsung secara kasat mata, vulgar, serta beredar luas di masyarakat lewat medsos dan berbagai publikasi lainnya. Pengawasan Bawaslu dan penegakan hukumnya tidak nampak. Mobilisasi ratusan kepala desa di GBK yang dihadiri cawapres Gibran lewat begitu saja tanpa statement mencerahkan dari pihak pengawas pemilu,” kata dia.

Proses penghitungan suara yang kini sedang berlangsung, menurut Valina, justru menambah keriuhan proses pemilu 2024. Keadaan ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan akurasi dalam penghitungan suara.

Dalam penghitungan suara ada versi quick qount, versi manual, dan Sirekap KPU. Namun, terdapat perbedaan hasil C1 Plano di TPS dengan data di Sirekap KPU.

“Saya kira ekosistem politik yang kurang demokratis telah memberi kontribusi besar pada kualitas dan integritas penyelenggara,” kata Valina. (*)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *