Menaker Ajak Kongres Ulama Perempuan Indonesia Advokasi RUU PPRT

Kerjha ― Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terus memberikan peran advokasi bagi masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Menaker Ida menyebut, KUPI telah berhasil menujukkan peran setrategisnya selama mengadvokasi UU TPKS. Ia berharap, KUPI turut berperan mengadvokasi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

“Tentu saya berharap teman-teman KUPI juga mengadvokasi RUU PPRT. Jadi forum kongres ini diharapkan bisa mendorong beberapa butir yang akan menjadi UU PPRT,” kata Menaker Ida saat menghadiri pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 di Jepara, Kamis (25/11) lalu.

Menurut Ida, isu lain yang perlu diadvokasi KUPI adalah isu peningkatan kompetensi SDM Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Persoalan kompetensi SDM tersebut berkontribusi terhadap banyaknya perempuan yang bekerja di sektor domestik seperti PRT.

“Dengan peranan fatwa dan ilmu dari ulama perempuan di Indonesia, saya yakin program pemberdayaan perempuan akan mendapat dorongan kemajuan yang besar,” imbuhnya.

Ida juga menyebut, peran advokasi KUPI juga diperlukan dalam bidang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Karena selama ini masih banyak perempuan PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan dalih penempatan PMI.

“Saya juga berharap KUPI membantu memitigasi agar perempuan bekerja ke luar negeri itu jangan dengan cara nonprosedural, bekerjalah dengan cara prosedural,” tuturnya. (EDA)