Berita

PDI Perjuangan Apresiasi Gerakan Masyarakat Sipil

0

Kerjha — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan, partainya sangat mengapresiasi pergerakan masyarakat sipil atau civil society melalui Gerakan Kampus Memanggil untuk menyelamatkan demokrasi dan mendorong DPR memproses hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu 2024.

Hal ini, menurutnya, berangkat dari kejernihan sikap yang ditunjukkan oleh para ilmuwan dan cendekiawan yang terpanggil hati nuraninya untuk menegakkan kebenaran di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Menurut dia, kecurangan pemilu 2024 dari hulu ke hilir yang telah mengusik civil society bergerak menjadi dorongan semangat tersendiri bagi PDI Perjuangan.

“Tentu menjadi spirit bagi kami bahwa kecurangan pemilu dari hulu ke hilir tidak hanya dilihat oleh PDI Perjuangan, tetapi sekarang telah diakui, termasuk oleh para akademisi. Ada Gerakan Kampus Memanggil itu artinya pemilu memang punya persoalan dan dikatakan oleh banyak pihak sebagai pemilu paling brutal, paling tidak demokratis di dalam sejarah pemilu kita,” kata Hasto saat diwawancarai Liputan 6 SCTV, Sabtu (16/3).

Ditanya kapan momentum PDI Perjuangan akan memproses hak angket di DPR, Hasto mengungkapkan hal itu akan dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024.

Hak angket menjadi pilihan PDI Perjuangan untuk bergerak bersama civil society, bukan hanya untuk membongkar kecurangan pemilu 2024 tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemilu bukan hanya sekadar mencoblos.

“Setelah ada putusan tetap dari KPU yang kami lakukan bersama-sama dengan civil society adalah membangun kesadaran bahwa urusan pemilu ini bukan urusan mencoblos saja. Tetapi menentukan masa depan bangsa,” ujar Hasto.

Dia menjelaskan, ketika pemilu dilakukan dengan rekayasa politik, dengan menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara, ini artinya membunuh masa depan Indonesia. Pasalnya, apa yang menjadi cerminan dari hati nurani rakyat tidak dapat diekspresikan dengan baik, dan menunjukkan ada korelasi dalam upaya perpanjangan pengaruh dari Presiden Joko Widodo.

“Kesadaran inilah yang perlu dibangun, karena buat apa pemilu ke depan nanti jika sama seperti Orde Baru. Di mana pemilu sudah direkayasa bahkan orang sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilakukan,” tutur Hasto. (*)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *