Pemerintah Perkuat Program Transisi Pandemi Menjadi Endemi

Kerjha ― Pemerintah terus melakukan beragam upaya untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Saat ini, pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu tahapan persiapan transisi pandemi menjadi endemi.

Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 per 8 Oktober 2021, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 98.382.941 (47,24 persen) dan vaksinasi dosis kedua berjumlah 56.267.095 (27,02 persen) dengan target sasaran vaksinasi nasional berjumlah 208 juta jiwa. Dengan proses percepatan itu, diharapkan pada akhir 2021, penerima vaksinasi bisa mencapai 70 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menjelaskan, upaya tersebut dilakukan pemerintah supaya Indonesia dapat segera memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi.

“Pemerintah berupaya Indonesia dapat memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi, dimulai dari sisi hulu yaitu mengintensifkan vaksinasi, mendisiplinkan gerakan 3M, mengakselerasikan testing dan tracing, mengintensifkan screening PeduliLindungi, dan mengingatkan agar rumah masyarakat memiliki ventilasi yang baik,” jelasnya pada Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiyah secara daring, Minggu (10/10).

Sementara dari sisi hilir, pemerintah terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, serta mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan. Selain itu, masyarakat juga perlu bersiap membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 serta tetap menjaga protokol kesehatan.

“Aktivitas masyarakat dianggap dapat berjalan jika target cakupan vaksinasi tercapai. Mengingat vaksin telah terbukti melindungi warga dari sakit parah yang membutuhkan perawatan dan menghindari kematian, terutama para lansia” ucapnya.

Selain itu, dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan paket stimulus fiskal dalam jumlah yang besar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia pun terus berupaya memperkuat program perlindungan sosial dalam menangani krisis yang terjadi pada pandemi Covid-19.

Program-program ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang rentan menjadi miskin di kemudian hari.

Pandemi juga berdampak kepada anak-anak yang turut menjadi korban akibat orangtuanya meninggal karena Covid-19. Pemerintah pun memastikan hadir memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi yatim-piatu, terutama karena ditinggal orangtuanya yang terkena Covid-19 ini.

Andie mengatakan, pemerintah saat ini telah menyiapkan skema bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim-piatu berupa program Atensi, program Kartu Indonesia Pintar, dan skema bantuan dari pemerintah daerah.

“Sejumlah skema bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim-piatu terdampak Covid-19 itu, mulai dari program Atensi berupa tabungan uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi anak yang belum sekolah dan Rp 200 ribu per bulan untuk anak yang telah sekolah dari Kementerian Sosial. Ada pula program pendampingan untuk anak-anak dari Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program Kartu Indonesia Pintar untuk anak yaitu-piatu, serta skema bantuan dari pemerintah daerah” ujarnya. (TUT)