Pemerintah Perluas Pencegahan Penyakit Jantung hingga ke Posyandu

Kerjha — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, program promotif preventif untuk mencegah penyakit jantung akan diperluas hingga ke Posyandu. Sebelumnya, program ini hanya dilakukan di Puskesmas. Adapun perluasan skrining tersebut meliputi pemeriksaan profil lipid dan hipertensi.

Menurutnya, langkah ini dilakukan karena jumlah fasilitas kesehatan primer Puskesmas terbatas yakni hanya 10 ribu unit, sementara Posyandu 300 ribu unit tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk skrining kita tidak lagi hanya fokus di Puskesmas, kita turunkan ke level Posyandu. Kenapa, karena Puskesmas kita hanya 10 ribu, untuk Posyandu kita ada 300 ribu unit, jumlah ini bisa mengover dan mengidentifikasi penyakit jantung lebih cepat,” kata Wamenkes, Jumat (26/5).

Wamenkes menambahkan, perluasan area skrining akan didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan. Kemenkes sendiri akan memberikan pelatihan kepada 1,5 juta kader kesehatan agar bisa melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit jantung serta pelatihan EKG kepada dokter umum dan perawat.

Dukungan lain yang akan diberikan oleh pemerintah adalah dengan memenuhi alat kesehatan untuk deteksi dini di Puskesmas serta memperluas manfaat JKN untuk deteksi dini jantung.

“Deteksi dini jantung sangat penting dilakukan untuk menekan faktor risiko penyakit jantung, kita dorong agar ini bisa masuk ke dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di samping program promotif preventif, Kemenkes juga akan meningkatkan upaya kuratif dengan menambah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang mampu menangani penyakit jantung.

Dikatakannya, saat ini hanya ada 40 rumah sakit dari 514 kabupaten/kota yang mampu melakukan kateterisasi penyakit jantung (cathlab). Upaya peningkatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, rumah sakit nasional maupun international.

Di antaranya dengan memberikan dana bantuan ke 150 rumah sakit untuk memenuhi alkes, penandatanganan kerja sama dengan 24 provinsi untuk pengembangan layanan di RSUD serta pengampuan tindakan intervensi dan pembedahan jantung di 37 RS.

“Dengan distribusi yang merata dan optimalisasi jejaring rumah sakit nasional, ditargetkan seluruh daerah di Indonesia bisa melakukan kateterisasi pada 2027 dan sekitar 50 persen ditargetkan rampung pada 2024,” terang Wamenkes.

Jantung merupakan salah satu penyakit kardiovaskular penyebab kematian tinggi di Indonesia. The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2019, melaporkan sebanyak 245.343 orang meninggal akibat penyakit jantung koroner dan 50.620 meninggal karena penyakit jantung hipertensi di Indonesia.

Jantung juga menjadi salah satu penyakit yang memakan biaya sangat besar. Menurut data BPJS Kesehatan 2022, penyakit jantung telah menghabiskan biaya kesehatan sebesar Rp 12,14 triliun.

Karena itu, lanjut Wamenkes, kolaborasi dari seluruh pihak sangat diperlukan. Hal ini untuk mendukung pemerintah menangani masalah kesehatan jantung, utamanya melalui edukasi kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. (PUT)