Pemerintah Terbitkan 2,5 Juta Nomor Induk Berusaha bagi UMKM

Kerjha ― Kementerian Investasi/BKPM mencatat, sejak 2021 hingga Oktober 2022, sebanyak 2,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan 3 juta pelaku UMKM memilki NIB.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, kini pemerintah mempermudah kepemilikan NIB untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan penggerak ekonomi Indonesia selama pemulihan ekonomi pascapandemi.

Karena itu, ia pun mengapresiasi para pelaku UKM yang telah memanfaatkan NIB untuk menunjang kemajuan usahanya.

“Saya sampaikan apresiasi kepada para pelaku UMK yang telah mengurus NIB untuk keberlangsungan usaha ke depannya. Semoga ini dapat menjadi momentum dalam mendorong perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi Indonesia di masa pemulihan pascapandemi,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan pada pemberian NIB pelaku UMK Perseorangan di Graha Adora Rajabasa, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (1/12).

Dikatakan Zulkifli Hasan, demi tercapainya dunia usaha yang berdaya saing, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu siap dan terbuka serta mendukung penuh kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Kemendag mendorong pelaku UMK untuk segera memutakhirkan legalitas yang mereka kantongi dan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin agar dapat segera mengurus NIB. Kemudahan bagi pelaku UMK menjadi prioritas karena memberikan kontribusi paling besar dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

“Pemberian NIB bagi pelaku UMK Perseorangan adalah langkah pemerintah dalam memperbaiki ekonomi negara pascapandemi Covid-19. Ini juga bentuk perhatian pemerintah untuk mengembangkan usaha perseorangan agar menjadi pengusaha besar yang dapat meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi di daerah,” terang Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, terbitnya NIB menjadi modal awal dalam pengurusan perizinan ekspor dan impor untuk produk/komoditas yang diatur. Selain itu, sistem perizinan untuk ekspor dan impor di Kemendag juga terintegrasi dengan Sistem Indonesia Single Window (SINSW) di Lembaga National Single Window (LNSW) bersama dengan kementerian lain yang terkait dengan pelaksanaan ekspor-impor.

Saat ini, perizinan di Kemendag telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Perizinan tersebut terdiri atas tujuh jenis Perizinan Berusaha dan tujuh jenis izin Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Selain itu, terdapat tujuh jenis izin PB UMKU dari Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta 25 Perizinan Berusaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Oleh karena itu, kepada para pelaku UMK, baik perseorangan ataupun badan usaha, untuk dapat mendaftarkan usahanya melalui OSS sehingga dengan NIB akan mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan usaha lainnya dengan lebih mudah,” tandas Zulkifli Hasan.

Sementara Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, saat ini UMK di wilayahnya yang telah memiliki NIB tercatat sebanyak 98.869 pelaku usaha. “Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh program pemerintah pusat untuk mengembangkan UMK perseorangan di daerah. Ini menjadi tanggung jawab dari kepala daerah untuk mendorong pelaku usaha UMKM untuk memiliki NIB,” imbuhnya. (ELA)