Oleh 
Kerjha — PT Pos Indonesia (Persero) menambah 37 kantor Layanan Pos Universal (LPU) baru untuk memperluas jangkauan, serta memudahkan masyarakat dalam mengirim dan menerima kiriman paket barang atau uang.
Penambahan 37 kantor LPU tersebut terdiri dari delapan kantor LPU di Wilayah Regional 1 Sumatera, 13 kantor LPU di wilayah Regional 5 Jatim, Bali Nusra dan 15 kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
“Semoga dengan penambahan 37 kantor LPU baru di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP), PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang akan berusia 277 tahun pada tahun ini, terasa kian dekat dengan masyarakat, mampu memajukan perekonomian melalui UMKM, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi dalam acara launching pembukaan 37 KCP LPU baru di Jakarta, Rabu (1/2).
Selain menyediakan layanan jasa kirim, lanjut Faizal, PT Pos Indonesia juga akan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat di daerah 3TP. Layanan ini memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut dapat melakukan transfer, menerima transfer hingga membayar tagihan. Penyediaan layanan jasa keuangan oleh PT Pos Indonesia dapat menyentuh masyarakat di pedalaman yang perlu pendampingan secara personal.
Tentunya, penyediaan layanan jasa keuangan ini dapat mengikis keterbatasan akses layanan keuangan di masyarakat pedalaman.
“Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rekening bank karena memang jauh, bahkan kantor cabang pun tidak ada. Nah kami hadir di sana (daerah 3TP) untuk memberikan jasa layanan keuangan pastinya,” imbuhnya.
Kemudian pihaknya juga akan melayani pengiriman logistik yang berfokus pada pengiriman serta pendistribusian produk petani, peternak, nelayan serta para pelaku UMKM kepada para konsumen secara langsung.
Layanan logistik ini, tambah Faizal, juga untuk mempercepat proses pendistribusian logistik para pelaku usaha di Indonesia dan juga merupakan salah satu upaya dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
“Kami juga melayani pengiriman untuk komoditas pertanian, perikanan yang kirimnya bisa mencapai 1-2 ton dan di titik-titik layanan itu, kami juga bisa menjadi interfacing untuk keperluan pengiriman logistik,” tuturnya.
Pemerintah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU. Untuk diketahui, LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh warga negara di seluruh Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia.
Pada 2023 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp 378 miliar yang digunakan untuk memberikan layanan pos di 2.375 kantor LPU yang bersama-sama unit layanan pos lainnya melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di seluruh Indonesia. Pos Indonesia juga telah melakukan transformasi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat antara lain dengan melakukan digitalisasi LPU.
Dalam meningkatkan akurasi data pelaporan, PT Pos Indonesia juga telah menerapkan Sistem Informasi LPU (SIM LPU) yang dirintis sejak 2019. Lebih lanjut, sebagai penyelenggara LPU, Faizal mengatakan, Pos Indonesia harus memenuhi standar yang telah disepakati dengan pemerintah. Ini antara lain terkait layanan minimal yang harus disediakan di kantor LPU yaitu accessibility (akses poin), regency (frekuensi pengiriman kiriman pos), quality of services (kualitas layanan), price (harga yang ditawarkan kepada masyarakat), dan infrastructure (memberikan layanan universal), dan reporting (akurasi data pelaporan serta kelengkapan dokumen sumber yang dipersyaratkan).
“Penugasan LPU ini merupakan peran strategis yang diberikan oleh pemerintah yang harus kami kawal terus dalam proses pelaksanaannya, tidak hanya oleh kantor-kantor yang ditetapkan sebagai kantor LPU tetapi seluruh karyawan yang menjalankan fungsi collecting, processing, transporting, delivery hingga supporting,” ujar Faizal.
Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung menyambut baik launching 37 KCP LPU ini. Menurutnya penyelenggaraan Pos menjadi salah satu pilar logistik dalam pengiriman barang.
“Pos berperan penting dan integral dalam memastikan barang dikirimkan kepada pelanggan dengan cepat, tepat, dan transparan serta dengan tarif komptetitif. Saya juga mengapresiasi transformasi dan inovasi Pos Indonesia dengan melakukan digitalisasi LPU,” ujar Gunawan. (TUT)
Comments