Presidensi G20 Perkuat Agenda Transformasi Digital

Kerjha — Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa banyak manfaat di bidang ekonomi, sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai, G20 sebagai forum ekonomi utama global sangat memiliki posisi strategis.

“Karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia,” ujarnya dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (22/11).

Johnny menyatakan, Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaan G20. Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu orang di berbagai sektor.

“Diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund dan World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali,” tandasnya.

Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).

“Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20,” ungkap Johnny.

Menurutnya, isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. Ia menegaskan penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.

“Kami melihat penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang,” jelasnya.

Selain itu, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia. “Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital,” imbuhnya.

Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

Ia menyatakan, posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital. G20 juga merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.

Dalam DEWG, Kementerian Kominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19 (Connectivity and Post- Covid-19 Recovery).

Pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan, menurut Johnny, akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.

“Hal itu diwujudkan melalui pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha,” jelasnya.

Isu prioritas kedua berkaitan dengan literasi digital dan keterampilan digital (Digital Skills and Digital Literacy). Johnny bilang, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.

Hal itu dilakukan melalui penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.

Ketiga, isu prioritas arus data lintas batas negara (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas. Menurut Johnny, pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai definisi “trust” dalam Data Free Flow with Trust dan prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi yaitu lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity, serta mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penggunaan identitas digital.

Johnny mengajak pemangku kepentingan untuk menyepakati streamlining isu digital. Hal itu ditujukan agar dapat membuka serta mengawal berbagai diskusi dan koordinasi lanjutan lain berkaitan dengan pembahasan isu digital.

“Semoga rapat hari ini dapat menjadi tonggak semangat utama bagi suksesnya Indonesia dalam mendorong dan menavigasikan kompas pembahasan isu transformasi digital nasional maupun global demi mewujudkan Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, dan makin maju,” ungkapnya. (TUT)