Oleh 
Kerjha ― Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Program agent banking yang diperkenalkan
Bank BRI sejak era 2000-an terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan sebesar 30-40 persen.
Profesor Jay Rosengard mengatakan, BRI sebenarnya merupakan contoh sukses dari program inklusi keuangan di Indonesia.
“Kita semua tahu, BRI ini adalah bank besar dengan aset lebih dari USD 100 miliar dengan jaringan besar serta ribuan cabang. Mungkin Anda sudah mendengar kisah Grameen Bank yang mirip dengan BRI. Tapi kenapa kisah sukses BRI dalam menerapkan inklusi keuangan justru belum terlalu didengar di dunia,” ujar Rosengard dalam forum SOE International Conference di sesi panel IV: The Role of SOE in Broadening Financial Inclusion di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10).
Ia juga mengapresisasi kontribusi besar BRI sebagai BUMN dalam mendorong dan menciptakan inklusi keuangan dan serta dalam penerapan ESG di Indonesia. Kontribusi tersebut tidak semata-mata datang tiba-tiba, namun merupakan buah dari upaya panjang BRI dalam memberdayakan UMKM sebagai backbone utamanya bisnisnya.
“Dua dekade lalu, ketika teknologi dalam pertanian mulai merambah, BRI berperan aktif dalam membiayai pembelian beras, pupuk, pestisida serta biaya hidup tunjangan selama masa transisi dan edukasi yang diupayakan bersama pemerintah,” kata dia.
Menurutnya, hal ini didorong ke BRI dalam program yang disebut Bimas (Bimbingan Massa). “Program bimbingan massal, dan ini adalah awal atau cikal bakal microbanking secara nasional di BRI. Dan apa yang terjadi dari waktu ke waktu adalah petani mengadopsi teknologi baru dan membentuk perspektif revolusi hijau. Ini adalah kesuksesan yang luar biasa, Indonesia berubah dari pengimpor beras terbesar dunia menjadi pengekspor beras bersih dalam waktu sekitar satu generasi, 20 tahun,” imbuhnya.
Direktur Latin America Initiative Center for Global Development, Liliana Rosengard menjelaskan, ada sejumlah hal yang membuat program inklusi keuangan di sebuah negara bisa sukses. Di antaranya adalah digitalisasi pembayaran, keterjangkauan infrastruktur digital, dan stabilitas makroekonomi.
Sementara itu di ksesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, BRI menjadi garda terdepan di BUMN yang berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan.
“Inklusi keuangan di Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan sejak 1990-an tapi mulai ada dorongan lagi pada 2000-an. Ketika itu pemerintah memperkenalkan agent banking, kredit usaha rakyat dan asuransi kredit. Ini berhasil mendorong peningkatan inklusi keuangan sebesar 30-40 persen,” kata Kartika.
Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Bali. Event ini bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.
SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi.
Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6 persen pada 2021, meningkat 2,2 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah mencanangkan inklusi keuangan bisa mencapai 90 persen pada 2024.
Kartika mengatakan, meski inklusi keuangan meningkat namun akses keuangan khususnya usaha mikro masih sangat terbatas. Menurut dia, ada 35 juta usaha mikro yang tidak punya akses terhadap keuangan formal.
“Program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh BRI merupakan salah satu cara untuk membuka akses untuk mereka yang belum bankable. Bunga KUR juga disubsidi oleh pemerintah sehingga BRI hanya menetapkan bunga sebesar 6 persen,” ujar Kartika. (TUT)
Comments