Oleh 
Kerjha — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus bergerak meningkatkan omzet UMKM olahan ikan di berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Melalui program inkubasi, omzet UMKM di Palangkaraya bahkan bisa meningkat hingga 15,83 persen.
Langkah tersebut dilakukan melalui program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) yang digelar Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), salah satu UPT Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).
Salah satu UMKM yang mengikuti program tersebut adalah Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Palangkaraya yang kini memiliki beragam varian produk seperti abon ikan lembaran, mie ikan, dan keripik kulit ikan (fish skin salted egg).
“Program Inbis Invapro KP adalah salah satu upaya KKP membina UMKM dengan memberikan masa inkubasi selama dua tahun berupa bimbingan dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan dalam kegiatan pengembangan usaha, fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi mutu, pengembangan desain, kemasan, promosi dan pemasaran,” ujar Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Ishartini di Jakarta, Kamis (2/2).
Ketua UMKM PMEFS, Akidah Wahyuni mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian program Inbis Invapro KP pada 2021.
“Alhamdulillah kami merupakan tenant yang bergabung pada 2021 dan telah menerima fasilitasi kegiatan transfer teknologi pengolahan ikan,” tutur Wahyuni.
Penambahan varian produk ini pun berdampak pada peningkatan omzet kelompoknya. Sosok yang akrab disapa Yuni ini menyebut kenaikan omzet rata-rata mencapai 15,83 persen sepanjang 2021-2022.
Selain mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis, Yuni juga telah mengantongi berbagai sertifikasi seperti sertifikat Halal, SPPT SNI produk abon ikan, Sertifikat GMP/SSOP, Izin Edar (MD), dan diakhir masa inkubasi memperoleh Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).
“Ilmunya dapat, dibimbing, dan diarahkan sertifikasinya. Program ini mantap,” ujar Yuni.
Senada Ishartini mengaku bangga dengan ketekunan dan keberhasilan Yuni beserta kelompoknya. Menurutnya, apa yang disampaikan Yuni bisa menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus mengevaluasi program Inbis-Invapro KP agar lebih baik lagi.
Karenanya, akhir Januari lalu, tim Ditjen PDSPKP menggelar evaluasi tenant Inbis-Invapro KP 2021. Poin-poin yang dievaluasi meliputi proses bimbingan teknis dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan UMKM/tenant dalam kegiatan pengembangan usaha hingga fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi bidang mutu.
“Termasuk juga dari sisi pemasaran, jangan sampai UMKM kita bekali terus di hilirnya dibiarkan. Tapi alhamdulillah, program yang berlangsung dua tahun ini hasilnya bisa dinikmati UMKM,” terang Ishartini.
Kepala BBP3KP, Trisna Ningsih mengatakan program Inbis Invapro KP sejak diluncurkan dari 2016 sampai 2022 telah membina dan mendampingi sebanyak 83 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Selain fokus pada pengembangan usaha, Inbis Invapro KP juga menjadi dukungan program pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan mutu produk hasil perikanan agar masyarakat umum dapat mengkonsumsi produk perikanan yang aman dan bermutu.
“Peserta 2021 yang berakhir di 2022 diikuti 11 tenant terpilih yang mewakili 11 kabupaten/kota dari delapan provinsi. Mereka berasal dari Bandung, Bekasi, Bitung, Bontang, Depok, Mataram, Pangkalpinang, Palangkaraya. Kemudian peserta lainnya berasal dari Pasuruan, Pati, dan Purbalingga,” terang Trisna. (HAS)
Comments