PUPR Mulai Bangun Hunian Warga Korban Gempa Cianjur

Kerjha ― Setelah membuka akses logistik dan mengirimkan bantuan sarana prasarana sanitasi dan air bersih untuk para pengungsi korban gempa Cianjur, Jawa Barat, kini Kementerian PUPR memulai penyiapan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pascagempa.

“Sesuai dengan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cianjur, kami telah memulai pembersihan dan penyiapan lahan untuk hunian tetap bagi warga yang akan direlokasi. Untuk itu kami menugaskan PT Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 hektare dan Mande sekitar 30 hektare. Saat ini sedang dikerjakan empat unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan,” kata Menteri Basuki Basuki Hadimuljono di Cianjur, Sabtu (3/12).

Dikatakan Menteri Basuki, rumah tersebut akan dibangun dengan teknologi RISHA yang telah terbukti berhasil membuat bangunan dua sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pascagempa melanda. Stok yang tersedia saat ini sekitar 2.400 unit RISHA dan akan dipasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.

“Besok kita akan mulai pengukuran dan penyiapan lahan di 30 hektare di Mande yang merupakan calon tempat tinggal bagi warga terdampak yang direlokasi. Warga ini semula tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah atau longsor. Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah,” ujar Menteri Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena). “Seperti pengalaman sebelumnya pascagempa Lombok pada 2018, saya juga akan mengirimkan para calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survei pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya,” tambah Menteri Basuki.

Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah. Mereka akan dilatih untuk menggunakan aplikasi Rutena atau
Rumah Terdampak Bencana terlebih dulu sebelum turun ke lapangan.

Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena sehingga bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.

Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa.

“Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang dan SMP 1 Cariu, tiga masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023,” kata Menteri Basuki. (MET)