PUPR Siapkan Rp 5,1 Triliun untuk Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kerjha ― Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akses hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah berkomitmen agar masyarakat bisa mendapatkan hunian layak dan berkualitas, terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan.

“Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya,” ujarnya, Rabu (12/1).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menambahkan, sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus dan rumah susun. Selain itu, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.

“Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah bersama stakeholders bidang perumahan bekerja keras memastikan 70 persen rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah,” ujar Iwan.

Lebih lanjut Iwan mengungkapkan, tahun ini Ditjen Perumahan mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp 5,1 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyediakan hunian.

Adapun target pembangunan 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR.

Untuk memastikan hal tersebut, Iwan mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hunian layak untuk masyarakat.

“Kami berharap tahun ini para pegawai bisa menerapkan, serta menjaga spirit dan militansi Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas sehari hari. Kami juga siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan tetap memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Hal itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas dan layak huni serta nyaman untuk ditempati,” terangnya. (ELA)