RAPBN 2021: Rp 356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kerjha — Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun depan. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, alokasi anggaran untuk program ini mencapai sekitar Rp 356,5 triliun.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah hal, mulai dari penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

“Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU,” kata Jokowi.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta bantuan sosial tunai.

Ketiga, sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

“Keempat, dukungan pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sekitar Rp 48,8 triliun melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan,” imbuhnya.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN). (PAU)