Serapan Anggaran PEN Capai Rp 315,48 Triliun

Kerjha ― Serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini, realisasi anggaran PEN mencapai 45,4 persen yakni sebesar Rp 315,48 triliun dari total pagu Rp 695,2 triliun.

“Mulai dari semester pertama 2020, penyerapan anggaran PEN terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan bulanan sebesar 37 persen. Pada Agustus dan September 2020 meningkat signifikan, bahkan pada September saja realisasinya Rp 103,88 triliun,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (4/10).

Adapun rincian realisasi anggaran PEN yang mencapai 45,4 persen atau Rp 315,48 triliun itu, antara lain: kesehatan sebesar Rp 21,92 triliun (25 persen), perlindungan sosial sebesar Rp 157,03 triliun (77 persen), sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebesar Rp 26,61 triliun (25,1 persen), dukungan UMKM sebesar Rp 81,85 triliun (66,3 persen), dan insentif usaha sebesar Rp 28,07 triliun (23,3 persen).

“Penyerapan anggaran daerah juga akan terus dimonitor oleh pemerintah, baik yang terkait dengan belanja rutin maupun belanja barang. Pemerintah terus berkoordinasi agar serapan pemda-pemda bisa dilaksanakan tanpa mengurangi kekhawatiran terhadap tata kelola dari penyerapan anggarannya,” katanya.

Sementara itu, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 juga tampak menunjukkan kemajuan. Per 1 Oktober 2020, jumlah kasus selesai isolasi Covid-19 di Indonesia (sembuh) mencapai 218.487 kasus (recovery rate 75,03 persen). Sedangkan jumlah kasus meninggal dengan konfirmasi Covid-19 di Indonesia sebanyak 10.856 kasus (case fatality rate sebesar 3,73 persen).

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit (RS) rujukan maupun RS non-rujukan dari Maret hingga September 2020.

Per 27 September 2020, total kapasitas secara nasional (tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU) sebesar 45.481, dengan keterisian sebesar 21.670 atau tingkat keterisian (bed occupancy ratio) sebesar 47,65 persen. Sedangkan data BOR di RSDC Wisma Atlet untuk Tower OTG sebesar 42,60 persen dan untuk Tower Perawatan sebesar 79,30 persen.

Terkait perkembangan pengadaan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah menyiapkan perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, penyelesaian roadmap pelaksanaan vaksinasi/pemberian imunisasi, Dashboard Tracing Vaccine Program, serta penyediaan anggaran untuk pengadaan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi.

“Target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya mencapai 320 hingga 370 juta vaksin. Ini akan diberikan untuk usia produktif (19-59 tahun) atau sekitar 60 persen dari total penduduk. Pemerintah akan mengupayakan percepatan penyediaan vaksin, dengan tahapan direncanakan bisa tersedia 36 juta vaksin di Q4-2020, 75 juta vaksin di Q1-2021, 105 juta vaksin di Q2-2021, 80 juta di Q3-2021, dan 80 juta di Q4-2021,” terang Airlangga.

Vaksin tersebut, lanjut dia, akan diutamakan kepada tenaga kesehatan (medis dan paramedis) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Kemudian juga akan diberikan kepada TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum di lapangan, pasien dengan komorbid (penyakit penyerta), peserta BPJS PBI dan masyarakat umum lainnya.

Fasilitas kesehatan yang disiapkan sebanyak 10.134 puskesmas, 2.877 RS/klinik pemerintah (kementerian/TNI/ Polri/pemda) dan swasta, serta 49 karantina kesehatan) di wilayah kerja.

“Pemerintah juga menyiapkan SDM vaksinator sebanyak 23.145 tenaga kesehatan (puskesmas) dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan pedoman oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Airlangga.

Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk harga tes swab (tes PCR) ditentukan maksimal sebesar Rp 900 ribu. (MEY)