Oleh 
Kerjha ― Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah terus melakukan sinergi dan gerak cepat untuk mengatasi dampak bencana banjir dan longsor di Papua.
Untuk diketahui, curah hujan dengan intensitas tinggi dan berangsur lama mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua, Kamis (6/1). Beberapa wilayah yang terdampak di Kabupaten Jayapura meliputi Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Nimbokrang, dan Distrik Ravenirara, sedangkan di Kota Jayapura meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.
Total korban jiwa tercatat delapan orang meninggal dunia, empat luka berat, lima luka ringan, serta berdampak kepada 1.927 kepala keluarga atau 7.005 jiwa. Adapun kerugian materiil total 1.927 unit rumah, enam fasilitas ibadah, satu fasilitas kesehatan, satu pasar, delapan fasilitas pendidikan, dan kantor gubernur terendam.
Hingga saat ini, pemerintah terus bahu-membahu mengatasi dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum. Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain, BNPB menyalurkan dana siap pakai penanganan darurat Rp 250 juta, serta sejumlah kementerian/lembaga yang telah menyalurkan berbagai bantuan seperti logistik hingga penyelamatan korban.
Melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perwakilan kementerian/lembaga, Pemerintah Kabupaten dan Kota Jayapura, Selasa (11/1), Muhadjir menyatakan, secara umum penanganan banjir dan longsor berikut dampaknya di Kabupaten dan Kota Jayapura telah berlangsung baik. Mulai dari penanganan korban maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ada.
“Begitu juga dengan penetapan-penetapan tanggap darurat. Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab, seperti aparat TNI-Polri, BNPB, Basarnas, pemda setempat, dan kementerian-kementerian teknis yang lain,” tutur Muhadjir.
Ia juga mengapresiasi kesigapan dan kecepatan penanganan banjir dan tanah longsor serta dampaknya sehingga ancaman risiko yang lebih parah dapat dihindari.
Lebih lanjut, pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota akan mendukung penanganan pasca banjir melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
“BNPB dan pemda setempat juga akan segera menyusun kajian kebutuhan pasca bencana untuk dijadikan dasar perencanaan pemulihan,” imbuh Menko PMK.
Sementara itu, posko penanganan darurat bencana juga telah diimbau untuk terus memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan, baik anak, bayi, serta lansia.
Pemulihan di sektor fisik, khususnya yang lebih spesifik seperti sarana prasarana pendidikan, pusat pelayanan keagamaan, sebut Muhadjir, akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemda setempat.
Sedangkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana susulan, Menko PMK meminta BMKG untuk terus memasok informasi terkait perkembangan cuaca, terutama di wilayah Jayapura. Informasi tersebut agar segera diinfokan kepada pemda di Jayapura.
“Termasuk saran dan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera meninjau kembali desain infrastruktur yang dibangun, terutama yang belum memperhitungkan perubahan iklim. Ini mungkin bisa dijadikan dasar dan mudah-mudahan kejadian di Jayapura ini bisa dijadikan prototipe dan model untuk kemudian diterapkan di daerah yang lain,” tandasnya.
Sementara Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah serta masyarakat Jayapura agar dapat berhati-hati terhadap kemungkinan curah hujan tinggi yang diprediksi masih akan terjadi pada 14-17 Januari mendatang.
“Mulai 14 Januari akan terjadi peningkatan intensitas hujan lagi. Saat ini mungkin mereda, tapi 14, 15, 16 akan terjadi intensitas ekstrem. Yang ekstrem ini memang ada di beberapa wilayah lainnya, tapi 14-17 Papua dan Papua Barat juga akan ekstrem lagi,” papar Dwikorita. (TUT)
Comments