Berita

Tak Akurat, TPN Minta Bawaslu Investigasi Aplikasi Sirekap KPU

0

Kerjha — Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud mempertanyakan ketidakakuratan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbasis teknologi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 2024. Menurut TPN, aplikasi itu memiliki kelemahan dan kejanggalan pada proses input data.

Temuan TPN itu didasarkan pada simulasi yang telah dilakukan. Jika kelemahan itu tidak dikoreksi maka akan menjadi persoalan serius.

“Kami datang ke Bawaslu untuk menyampaikan laporan dari TPN, terkait pemilihan presiden yang intinya sangat ditentukan oleh pemungutan dan penghitungan suara. Sementara dalam berbagai simulasi terdapat penyimpangan yang harus segera diperbaiki, karena kita menganut asas one person, one vote, one value,” kata Wakil Deputi Hukum TPN, Firman Jaya Daeli di Jakarta, Senin (12/2).

Firman mencontohkan, dalam simulasi penghitungan suara secara konvensional, pasangan calon nomor urut 1 mendapat 93 suara, pasangan nomor 2 meraih 93 suara, dan pasangan nomor urut 3 juga memperoleh 93 suara. Namun, saat diinput dalam aplikasi KPU terjadi perbedaan signifikan, misalnya pasangan 1 tetap di 93 suara, tapi pasangan 2 menjadi 97 suara, sementara pasangan nomor 3 justru turun jadi 92 suara.

“Itu baru di satu tempat. Jika tak diperbaiki, hal ini jadi masalah serius yang berdampak pada kualitas pemilihan umum kita yang seharusnya bersandar dan berbasis pada kejujuran,” tegasnya.

Firman menekankan, persoalan ini tidak hanya menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Karena itu, atas dasar panggilan nurani, TPN hadir untuk menyelamatkan hak-hak konstitusional rakyat.

“Yang rugi adalah rakyat. Dalam kenyataan sesungguhnya, misalnya ada rakyat yang tidak menjatuhkan pilihan tapi karena ada manipulasi, maka suara satu pasangan calon bisa bertambah. Mari kita rawat dan jaga seluruh proses demokrasi kita yang kalau tidak diproses bisa jadi preseden buruk dalam demokrasi kita,” urainya,

Sedangkan Wakil Direktur Eksekutif Kedeputian Hukum TPN Finsensius Mendrofa menambahkan, fakta yang sama dari hasil simulasi Sirekap terjadi kenaikan perolehan suara di pasangan calon 2 dan pengurangan suara di pasangan calon nomor urut 3.

“Berdasarkan bukti simulasi adanya kelemahan di aplikasi Sirekap ini, kami beharap bisa menjadi atensi dan bahan investigasi Bawaslu RI. Karena bisa dibayangkan dampaknya jika persoalan ini terjadi saat penghitungan suara dan penginputan oleh petugas KPPS. Di seluruh Indonesia ada 850 ribu TPS, jadi kalau terjadi 2-3 penambahan suara saja, ada berapa juta suara yang bertambah karena kelemahan aplikasi SIrekap ini,” jelasnya.

Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud telah melaporkan persoalan kelemahan aplikasi ini kepada Bawaslu dan mengajukan tiga permohonan.

Pertama, agar Bawaslu menaruh atensi dan melakukan investigasi.

Kedua, agar Bawaslu turut serta dalam pengawasan secara langsung seperti adanya kajian tim Teknologi Informasi berkaitan dengan aplikasi ini.

Ketiga, dilakukan uji coba simulasi antara KPU dengan TPN Ganjar- Mahfud.

“Kami sudah mendapat tanda terima laporan dari Bawaslu dan kami juga punya bukti hasil simulasi berkaitan adanya penambahan suara di salah satu pasangan calon dan pengurangan di salah satu pasangan calon. Kami punya bukti di berbagai simulasi,” paparnya. (*)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *