Oleh 
Kerjha ― Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan berbagai terobosan dalam melakukan pembenahan di perusahaan negara. Tak hanya menjalankan restrukturisasi, ia juga melakukan penempatan pimpinan di perusahaan BUMN dengan argumentasi kapabilitas, profesionalitas, serta untuk mendukung bisnis di masa depan.
Terobosan ini dinilai wajar. Apalagi, BUMN sebagai perusahaan negara juga diwajibkan bisa mencapai target dari pemerintah sebagai pemegang sahamnya.
Jika pun Erick Thohir menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukkan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, hal ini juga merupakan hal biasa. Langkah ini bisa dimaknai untuk menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.
“Political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif, saya kira wajar saja. Beberapa contoh yang sukses model Robby Djohan atau Iganisius Jonan sudah memberikan bukti tersebut,” ujar pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto saat dihubungi media, Minggu (28/6).
Sekadar catatan, Ignasius Jonan sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut PT KAI (Persero) pada 2013 lalu. Adapun almarhum Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.
Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini dinilai sudah sesuai dan objektif, dalam arti merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, dalam seleksi pemilihan itu juga sudah melalui kompetisi.
“Seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk meng-handle isu governance yang kompleks di perusahaan plat merah,” kata Toto.
Ia memberi contoh, penempatan talent muda di salah satu perusahaan BUMN dengan posisi strategis, sangat wajar jika dimaksudkan untuk bisa memberikan inovasi baru di tubuh BUMN. Terlebih jika ia punya inovasi kuat serta paham arah bisnis BUMN di masa depan. Misalnya, yang ditempatkan di Telkom, harus paham tentang bisnis telko di masa depan.
Sehingga, lanjut Toto, investasi besar Telkom di backbone jaringan harus diimbangi dengan pendapatan yang juga besar. Ia mencontohkan di jasa over the top (OTT) yang selama ini hanya dinikmati raksasa seperti Google Facebook dan sejenisnya. “Itulah tugas yang diharapkan bisa dipenuhi oleh talent muda tersebut,” jelas Toto.
Toto bilang, saat ini sangat mendesak untuk bisa terus memperbaiki kinerja BUMN. Apalagi ada tantangan lain, di mana tingkat profitabilitas rata-rata BUMN masih rendah.
Dengan angka return of asset yang juga rendah, maka ke depan BUMN harus concern meningkatkan kemampuan laba dan menggerakkan aset agar produktif.
Karena itu, pada situasi di mana sebagian BUMN dalam posisi secara internal telah lemah, merugi dan produknya relatif tidak kompetitif lagi―karena sudah diambil alih pesaing swasta―maka Erick pun diminta untuk tak ragu melakukan likuidasi.
“Ke depan mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN, tapi kondisinya lebih sehat dan berdaya saing,” lanjut Toto.
Dihubugi terpisah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, menilai langkah Erick dalam memilih talent di BUMN dengan prioritas kepada tenaga profesional, sudah tepat.
Namun, Pieter memberikan catatan, agar setiap penunjukan pejabat di BUMN harus sesuai dengan karakter perusahaan dan kebutuhan bisnis di masa depan. Selain itu, pejabat juga harus memiliki wawasan yang mumpuni karena karakteristik BUMN dan swasta sangat berbeda. Boleh jadi ia berhasil di swasta, tapi tantangan di BUMN selalu lebih berat.
Keberhasilan dalam mengelola satu perusahaan rintisan belum tentu jadi jaminan dan akan mampu memimpin BUMN. Karena karakteristik BUMN sangat unik, membutuhkan pengalaman dan wawasan.
“Memberi kesempatan kepada profesional saya kira itu sudah dilakukan, dan memang seharusnya begitu. Dan pengelolaan BUMN harus diberikan kepada para profesional,” tutur Piter. (PUT)
Comments