Berita

Tiga Solusi Menata Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

0

Kerjha — Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) memiliki beberapa permasalahan untuk diselesaikan.

Isu strategis yang dihadapi di wilayah tersebut, antara lain banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi; isu permukiman kumuh; isu pengembangan wilayah pesisir dan Pantai Utara; isu mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu; serta isu penyediaan air baku dan air minum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, isu strategis tersebut disebabkan oleh beberapa masalah mendasar seperti tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Selain itu juga keterbatasan sumber pendanaan di tingkat pusat maupun daerah, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap pemangku kepentingan ditingkat pusat dan pemerintah daerah.

Atas ketiga permasalahan fundamental tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sedikitnya tiga solusi strategis yang harus dilakukan secara sinergis untuk menuntaskan permasalahan di Jabodetabekpunjur.

“Pertama, Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur telah menyusun beberapa quick win untuk tiap-tiap isu strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi,” sebut Hadi Tjahjanto, Rabu (7/12).

Dia mencontohkan, dalam penanganan sampah difokuskan di Kali Dadap, pengembangan platform Produkramah hasil produksi Bank Sampah, dan pengembangan tempat pembuangan akhir regional RDF. Selanjutnya, penanganan banjir dengan beberapa quick wins seperti pengembangan beberapa dam penampungan air dan lain-lain.
Kedua, TKPR Jabodetabekpunjur membutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan.

“Kita tahu kita memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Oleh sebab itu, kita memerlukan pembiayaan kreatif dan alternatif. Baik itu melalui skema Public-Private Partnership (PPP), pinjaman, hibah, maupun skema-skema pembiayaan lainnya,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Ketiga, TKPR Jabodetabekpunjur membutuhkan sinergi investasi dan intervensi. Karena menurutnya, tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas tersendiri.

“Namun, khusus untuk isu-isu strategis, mari kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui satu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama,” tuturnya. (ELA/Foto: Pemprov DKI)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *