Headline

TPN Mintakan Fatwa MA Permudah Perantau Tunaikan Hak Pilih

0

Kerjha — Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) agar memberikan hak pilih untuk warga negara yang tidak memiliki KTP karena sedang berada di tempat yang tidak sesuai domisilinya.

Permohonan itu dilandaskan sepanjang orang tersebut bisa menunjukkan dokumen lain yang membuktikan bahwa ia warga negara Indonesia.

“Banyak orang yang mobilitasnya tinggi. KTP-nya ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah, tapi kemudian tidak memiliki kartu undangan dari RT/RW untuk pemilihan. Kami meminta orang-orang yang tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang ia dapat membuktikan ia adalah WNI,” kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar–Mahfud Ifdhal Kasim di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Ifdhal, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi saat Mahfud Md menjadi ketuanya, namun kemudian ada pembatasan dalam Undang-undang Pemilu.

“Maka kami memohon pada MA untuk memberikan fatwa supaya orang yang tidak berada di tempat pemilihannya, tapi ada di tempat lain pada 14 Februari 2024, tetap bisa memilih. Karena hak pilih itu sangat penting, kami memohon MA untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan kesempatan untuk orang tersebut menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.

Secara umum, TPN juga mencatat berbagai pelanggaran pemilu yang mempengaruhi preferensi orang dalam memilih. Yang paling eksesif atau besar misalnya penggunaan fasilitas atau kebijakan negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, terutama pembagian bansos yang jumlahnya sangat membengkak dan diberikan tak sesuai mekanisme.

“Ini adalah bentuk ketidaknetralan dari aparat pemerintah, yang akhir-akhir ini makin sering terungkap. Kami khawatir bahwa ada skenario yang memaksakan pilpres kali ini berlangsung satu putaran, termasuk dengan melakukan berbagai pelanggaran,” paparnya.

Ifdhal mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan banyak pelanggaran itu ke Bawaslu, dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

“Ada banyak data tentang berbagai pelanggaran pemilu yang kami laporkan, mulai dari penetapan pasangan calon, serta laporan terbanyak terkait netralitas aparat dan penggunaan politik uang atau money politics,” tuturnya. (*)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *