Oleh 
Kerjha ― Kementerian BUMN memperoleh dua penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (22/9) lalu. Penghargaan pertama diberikan untuk kategori Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan 2010–2019, dan penghargaan kedua atas Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) terbaik Kelompok I.
Untuk diketahui, Kementerian BUMN telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut, sejak 2007 hingga 2019.
Opini tersebut menunjukkan jika Laporan Keuangan Kementerian BUMN telah memenuhi kriteria, antara lain tidak adanya salah saji dalam pos-pos laporan keuangan, sistem pengendalian internal yang memadai, dan ketepatan pencatatan dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sedangkan dalam kategori Utilisasi BMN, penghargaan ini diberikan kepada kementerian/lembaga (KL) yang memiliki utilisasi Barang Milik Negara (BMN) terbaik dari seluruh K/L, mulai dari aspek penggunaan, optimalisasi BMN untuk mendapatkan PNBP, serta optimalisasi penggunaan sesuai standar kebutuhan.
Kementerian Keuangan secara rutin menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Dalam agenda tahunan ini seluruh Pimpinan dan Aparat Pengendalian Intern Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Daerah diundang dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.
Dalam Rakernas inilah Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada entitas yang dinilai berprestasi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara termasuk, dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah bertema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” itu digelar pada 22 September lalu.
Kementerian BUMN terakhir kali memperoleh penghargaan Utilisasi BMN pada BMN Award 2016 atas Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Kelompok I yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, 2 November 2017 silam. (AJI)
Comments