Oleh 
Kerjha ― Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperdiksi terdapat
sekitar 44,7 juta orang akan bepergian di masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Karena itu, Kemenhub beserta pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan secara matang penyelenggaraan angkutan Nataru. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keamanan transportasi masyarakat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun memastikan kesiapan dan sejumlah langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan Nataru.
“Pada libur Nataru kali ini tidak ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, pelayanan transportasi publik tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ujar Menhub Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (13/12).
Ia juga menambahkan, akan mengantisipasi potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi- lokasi wisata, serta para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, potensi pergerakan pada Nataru tahun ini yaitu 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang. Sementara, yang tidak bepergian diprediksi sekitar 83,65 persen.
Selanjutnya, diprediksi puncak arus mudik pada masa libur Natal akan terjadi pada 23-24 Desember 2022. Sementara, puncak arus balik Natal diprediksi terjadi pada 25-26 Desember 2022. Sedangkan, untuk puncak arus mudik masa libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada 30-31 Desember 2022 dan puncak arus balik Tahun Baru diprediksi terjadi pada 1-2 Januari 2023.
Adapun prediksi pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek (7,1 juta orang atau 16,5 persen dari total pergerakan 44,17 juta orang). Diikuti Jawa Timur (6,2 juta orang atau 14,5 persen), Jawa Tengah (5,8 juta orang atau 13,6 persen), Jawa Barat (4,4 juta orang atau 10,2 persen), dan Sumatera Utara (3 juta orang atau 6,9 persen).
Untuk daerah tujuan terbanyak, diprediksi paling besar yaitu ke Jawa Tengah 19,7 persen. Diikuti Jawa Timur 17,5 persen, Jawa Barat 14,6 persen, Jabodetabek 10,5 persen dan DI Yogyakarta 8,2 persen. Sedangkan untuk kota/kabupaten, daerah wisata menjadi daerah tujuan terbanyak yaitu ke Yogyakarta 19,7 persen. Diikuti Kabupaten Bandung 17,5 persen, Kabupaten Malang 14,6 persen, Kota Bandung 10,5 persen dan Kabupaten Bogor 8,2 persen.
Lebih lanjut, Moda transportasi utama yang digunakan masyarakat akan didominasi oleh mobil pribadi (12,4 juta orang atau 28,26 persen) dan sepeda motor (7,2 juta orang atau 16,47 persen). Sementara itu, untuk pengguna angkutan umum terbanyak yaitu: kereta api (5,9 juta orang atau 13,42 persen), bus (5,2 juta orang atau 11,90 persen, pesawat (4,8 juta orang atau 11,02 persen), kapal penyeberangan (1,9 juta orang atau 4,49 persen), dan kapal laut (901 ribu orang atau 2,04 persen).
Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum di semua moda mengalami kenaikan 54,62 persen dibandingkan tahun lalu atau sekitar 14,72 juta penumpang.
Menindaklanjuti hasil survei tersebut, Kemenhub menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru. Di antaranya yaitu memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan empat divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, tiga dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara.
Kemudian, melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. Seperti melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali angkutan logistik sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun non tol, dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.
Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 atau selama 17 hari.
Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait seperti: Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenag, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemen ESDM, Kemen BUMN, TNI, Polri, Satgas Covid-19, BMKG, Basarnas, BNPB, BNN, KNKT, serta para operator sarana dan prasarana transportasi. (PUT)
Comments