Belanja Negara Capai Rp 945,7 Triliun hingga Mei 2021

Kerjha ― Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat masih terjaga. Hal ini didukung tumbuhnya belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-KL, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta membaiknya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Sampai dengan Mei 2021, belanja negara mencapai Rp 945,7 triliun tumbuh 12,1 persen. Belanja K/L tumbuh lebih tinggi 33,1 persen didorong oleh belanja barang, belanja modal dan penyaluran bansos. Belanja non K/L tumbuh 7,8 persen, sementara transfer ke daerah dan dana desa tumbuh minus 2,8 persen.

“Jadi kerja keras APBN kita melalui sisi belanja didukung dengan penanganan Covid yang bisa dan diharapkan terus terkendali telah menjadi faktor untuk mendukung counter cyclical dan pemulihan ekonomi,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2021, Senin (21/6).

Untuk realisasi PEN sampai dengan 18 Juni sudah mencapai 32,4 persen yaitu Rp 226,6 triliun dari pagu Rp 699,4 triliun. Belanja barang naik 91,4 persen atau Rp 132,4 triliun dibandingkan tahun lalu. Mayoritas belanja diperuntukan bagi masyarakat, bantuan untuk pelaku usaha mikro Rp 11,76 triliun, pengadaan vaksin Rp 8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis dan untuk biaya perawatan pasien Covid yang mencapai 1.778.000 pasien atau Rp 11,97 triliun.

“Bersama dengan Kementerian Kesehatan, kami melakukan penelitian dan klaim perawatan bahkan dari tahun lalu yang saat ini sedang terus dilakukan dengan audit BPKP dan BPJS,” jelasnya.

Belanja non K/L dalam bentuk subsidi dan belanja-belanja lain juga mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar belanja barang maupun belanja modal. Kenaikannya 15,7 persen yaitu Rp 56,6 triliun, naik dari Rp 48,9 triliun pada posisi Mei tahun lalu. Dari mulai subsidi solar, minyak tanah, elpiji 3 kg dan subsidi listrik untuk 37,4 juta pelanggan, juga subsidi KUR untuk 2,8 juta debitur. Selain itu, juga petani yang mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi pupuk.

“Manfaat dari subsidi ini juga sebagai bantalan sosial pada saat kita menghadapi shock, kita memberikan bantalan sosial sambil terus mengembalikan perekonomian sehingga nanti secara bertahap kita bisa menyehatkan kembali APBN,” ujar Menkeu.

Sementara untuk transfer ke daerah masih menghadapi kendala karena mengalami kontraksi 2,8 persen. Tahun ini Rp 298 triliun, sedangkan tahun lalu yang Rp 306 triliun. Beberapa yang meningkat adalah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemenuhan kurang bayar tahun lalu, Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik adalah untuk mendukung terutama pendidikan, kesehatan, dan membantu penanganan Covid. Sementara untuk dana desa mengalami kontraksi 22,6 persen.

“Karena terdapat relaksasi pada tahun lalu dan tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan Dana Desa terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro. Tampaknya dengan adanya pengaturan ini banyak yang Dana Desanya harus diubah APBDesnya dan proses ini tidak berjalan secepat yang kita harapkan sehingga penyaluran menjadi terhalang,” terang Sri Mulyani. (MET)