Oleh 
Kerjha — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, dalam periode lima tahun terakhir, belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari belanja sebesar Rp 2.007,4 triliun di 2017 menjadi Rp 2.786,37 triliun pada 2021. Artinya, pertumbuhan rata-rata mencapai 8,59 persen.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, tingginya pertumbuhan alokasi belanja tersebut dikarenakan peningkatan belanja pemerintah pusat yang sangat signifikan pada 2020 yang mencapai 22,5 persen dibandingkan 2019. Hal ini terjadi karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada APBN 2020 sebagai salah satu bentuk respons kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi extraordinary pandemi Covid-19.
“Namun demikian, terdapat tantangan dalam pola eksekusi belanja pemerintah sehingga penumpukan realisasi di akhir tahun masih terjadi. Utamanya pada belanja barang dan belanja modal. Rata-rata penyerapan belanja barang di triwulan IV mencapai 38,1 persen, sementara untuk belanja modal lebih tinggi lagi mencapai 46,5 persen,” kata Hadiyanto, Selasa (12/4).
Di sisi lain, belanja transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,56 persen dari 2017 sebesar Rp 741,99 triliun menjadi Rp 785,7 triliun pada 2021. Hadiyanto menekankan, kebijakan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pada level daerah yang sejalan dengan kebijakan belanja pemerintah pusat di masa pandemi.
“Sementara itu, kinerja pelaksanaan APBN 2021 juga telah menunjukkan hal yang menggembirakan baik dari sisi penerimaan, pengeluaran untuk penanganan pandemi, perlindungan sosial, penguatan pemulihan ekonomi, dan keberpihakan kepada UMKM,” lanjut Hadiyanto.
Sementara realisasi penerimaan negara di 2021 telah mengalami recovery dan rebound yang melampaui target yang ditetapkan. Realisasi belanja negara tumbuh 7,4 persen lebih tinggi daripada realisasi 2020 sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dibandingkan 2020. Realisasi ini didorong dengan implementasi vaksinasi yang lebih masif.
Belanja negara merupakan stimulus melanjutkan pemulihan sosial ekonomi yang mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu perlu diakselerasi dengan kinerja baik dan berkualitas. Melalui belanja negara yang berkualitas, maka dukungan APBN untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal menjadi lebih optimal. (ELA)
Comments