Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kerjha ― Ladang minyak raksasa Blok Rokan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal tersebut dipastikan melalui PT Pertamina (Persero) yang menjadi pengelola baru Blok Rokan yang selama ini dikelola perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat (AS), melalui anak usahanya PT Chevron Pacific Indonesia.

Ditemukan pada 1941 dan diproduksikan sejak 1951, mulai Senin, 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, operasional Blok Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Alih Kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan yang diselenggarakan secara hybrid pada Minggu (8/8) malam, di Pekanbaru dan Jakarta, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, Gubernur Riau Syamsuar, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama CPI Albert Simandjuntak, Direktur Utama PHR Jaffe Suardin Arizona serta perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, alih kelola pengelolaan Blok Rokan dari PT CPI ke PHR menjadi salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan capaian tersebut.

“Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga 2021, Blok Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto juga mengapresiasi PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia juga melaksanakan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya.

Ia pun bersyukur proses alih kelola berjalan dengan baik dan lancar. “Untuk mendukung capaian 1 juta BOPD pada 2030, sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara, mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto.

Salah satu upaya SKK Migas untuk mengawal alih kelola Blok Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pengeboran 103 sumur pengembangan.

Selain itu, SKK Migas juga mengawal delapan isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yakni migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik,” sambung Dwi.

Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjuntak juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan andal dan lancar. “Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara,“ terangnya.

Untuk diketahui, pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi Blok Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24 persen dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.

Menteri Arifin berharap, PHR dapat melakukan investasi secara masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun, bahkan dapat ditingkatkan.

“Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat Rokan merupakan salah satu wilayah kerja terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030 mendatang,” ujar Arifin.

Dwi Soetjipto menyatakan, persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR dalam mengembangkan Blok Rokan. Ke depan, diharapkan PHR mampu memaksimalkan potensi yang ada, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan.

Kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem PSC Gross Split menjadi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola Blok Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi, mengingat potensinya yang masih cukup menjanjikan.

Produksi Blok Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir tahun ini dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor. Blok Rokan diharapkan menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan, pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina menjelang HUT ke-76 Republik Indonesia, menjadi kebanggaan bagi bangsa.

Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, terang Nicke, Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial , komersial, asset supply chain management serta IT.

“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas. Tidak hanya proses keandalan, tapi aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) juga menjadi perhatian kita,” terang Nicke.

Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai  produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 miliar standard cubic feet per day (BSCFD) pada 2030. Selain melalui kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” jelas Nicke.

Hingga akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Sementara pada 2022, PHR merencanakan pengeboran sekitar 500 sumur baru. Ini merupakan komitmen investasi dan menjadi jumlah sumur terbesar di antara wilayah kerja migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran  sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. (MET)