Cara Pemerintah Menekan Defisit APBN

Kerjha — Di tengah risiko ketidakpastian global, pemerintah terus mengoptimalkan APBN untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi. Karena itu pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN melalui konsolidasi fiskal dengan menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, ada sejumlah cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.

“Caranya adalah dengan melihat lagi struktur perekonomian dan struktur dari APBN berupa penerimaan maupun belanja negara,” ujarnya dalam Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) secara daring, Rabu (26/10).

Menurutnya, kinerja positif APBN yang terus berlanjut harus terus dijaga agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global. Ketika perekonomian telah mulai pulih, lanjut dia, maka penerimaan negara otomatis akan mengalami normalisasi.

“Kita lihat pada 2022 dengan aktivitas ekonomi yang mulai pulih karena masyarakat sudah lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka penerimaan negara juga mengalami peningkatan,” ujarnya.

Di sisi lain, belanja negara pada 2022 juga masih tumbuh dan perlu terus diakselerasi untuk mendukung peran APBN bagi perlindungan masyarakat. Akselerasi belanja negara yang berkualitas perlu didorong dengan memperhatikan optimalisasi daya serap belanja sehingga dapat memberikan dampak secara optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu pemerintah tetap mendorong belanja di bidang kesehatan, termasuk di bidang-bidang ekonomi yang bisa mendorong pemulihan kegiatan ekonomi.

“Kita lihat juga belanja negara tetap meningkat, namun untuk memastikan defisit bisa kita turunkan ke bawah 3 persen nanti pada 2023, belanja negara yang nilainya di atas Rp 3.000 triliun tentu harus kita lakukan efisiensi-efisiensi belanja. Kita mengharapkan dengan efisiensi belanja, maka kita bisa melakukan konsolidasi fiskal,” kata Suahasil.

Selain itu, salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kesehatan dan mendorong pemulihan adalah koordinasi yang sangat erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Suahasil menyebutkan koordinasi yang dilakukan Indonesia adalah dengan terus membangun komunikasi bersama berbagai otoritas.

“Kalau di sektor keuangan dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Kita juga melakukan koordinasi secara erat dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan APBN dan sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menetapkan APBN tahun depan,” lanjutnya.

Kerja sama yang baik dengan berbagai otoritas tersebut, kata Suahasil, telah memungkinkan Indonesia meniti situasi pandemi dengan baik dan mendapatkan fleksibilitas yang luar biasa di dalam penanganan pandemi.

“Ini adalah kerja sama yang luar biasa dengan lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan juga BPK yang terus mengaudit dan mengawasi dan memberi masukan kepada pelaksanaan APBN,” tuturnya. (PUT)