Oleh 
Kerjha ― Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 yang akan digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.
“Terkait PEN ini disiapkan anggaran sebesar Rp 451 triliun pada 2022 dan itu terbagi menjadi tiga, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video, Minggu (16/1).
Ia memaparkan, pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sampai dengan Juni 2022.
“Yang sudah disetujui Bapak Presiden, yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ini disiapkan perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni 2022,” terangnya.
Untuk rumah susun/rumah tapak yang nilainya Rp 2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak, serta diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Kemudian untuk properti yang harga jualnya Rp 2-5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25 persen.
Program berikutnya adalah pemberian fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC.
“PPnBM sekarang adalah 3 persen, di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas nol persen artinya 3 persen ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen,” ujar Airlangga.
Sementara untuk otomotif dengan harga Rp 200-250 juta dengan tarif PPnBM 15 persen, akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama.
“Di kuartal pertama diberikan 50 persen ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5 persen dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ucapnya.
Program lainnya yang disetujui Presiden Jokowi adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL)/warung dan nelayan.
“Jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem. Besaran yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan, juga Bapak Presiden setuju untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama,” tandasnya. (PUT)
Comments