Oleh 
Kerjha — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, melalui pola kerja baru, kementerian yang dipimpinnya mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun. Hal itu, antara lain, dilakukan dengan menerapkan perbaikan birokrasi.
“Dengan berbagai langkah organisasi dan perbaikan birokrasi, kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru,” papar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan 2024, Senin (12/6).
Hal itu, ungkapnya, dilakukan dengan mengendalikan belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat, implementasi ruang kerja yang dishare, dan juga konsolidasi pengadaan laptop melalui e-Katalog, dan digitalisasi dari proses bisnis.
Sri Mulyani menjelaskan, sejak 2019 hingga 2023 tren belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi.
“Kalau kita lihat, birokrasi di Kemenkeu terus kita coba efisienkan termasuk pada saat kita harus menjadi host dari berbagai event internasional yang sifatnya satu kali seperti G20 dan berbagai tim ad-hoc seperti Satgas BLBI yang juga membutuhkan dukungan anggaran,” ungkapnya.
Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui kolaborasi antarunit berupa penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa dishare. Ia menyebut hal Ini memberikan lebih banyak inklusivitas kebersamaan dan juga efisiensi. Selain itu, kebijakan negatif growth dari SDM Kemenkeu sepanjang lima tahun terakhir pun turut berkontribusi dalam mengefisienkan anggaran.
“Ini karena kita mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru kita lebih mementingkan kepada quality dan kompetensi dibandingkan jumlah”, sebutnya.
Sri Mulyani juga memaparkan dukungan Kemenkeu terhadap berbagai program prioritas nasional. Terdapat 26 Proyek Prioritas Nasional dengan anggaran Rp 4,95 triliun seperti pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan core tax system serta dukungan pembangunan IKN.
Kemenkeu juga mendukung 76 proyek unggulan, termasuk dalam hal ini berbagai proyek unggulan yaitu turunan dari berbagai undang-undang strategis seperti Undang-Undang P2SK dan Undang-Undang HKPD. (PUT)
Comments