Oleh 
Kerjha ― Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Ia mencatat, nilai ekonomi industri digital pada 2021 mencapai USD 70 miliar dan diperkirakan akan meningkat hingga USD 145 miliar pada 2025.
“Ekonomi digital tentu tidak hanya identik dengan perusahaan startup dan e-commerce, namun ini juga mencakup berbagai entitas yang sebelumnya sudah well-established dengan cara kerja konvensional dan sekarang beralih ke digital,” ujar Sri Mulyani saat membuka acara Profesi Keuangan Expo 2022 di Jakarta, Senin (10/10).
Meski teknologi menghadirkan peluang dan membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas, namun ia tidak menampik jika teknologi berpotensi menimbulkan risiko besar, distorsi, serta disrupsi. Untuk menghadapi perubahan digital itu, Kementerian Keuangan pun melakukan penyesuaian dengan mengembangkan platform digital untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari tata persuratan, administrasi kantor, pelayanan kepada pihak eksternal, hingga pengelolaan anggaran.
“Kita juga terus memperbaiki dengan membuat berbagai terobosan termasuk di dalamnya penggunaan teknologi digital yang dapat menghemat anggaran secara signifikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, selain mendukung kemajuan ekonomi digital, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di mana sebelumnya telah dicanangkan 17 Sustainable Development Goals (SDG) dalam pertemuan PBB pada 2015 sebagai perwujudan dari komitmen banyak negara, yang secara ringkas terbagi menjadi tiga pilar.
“Pilar pertama adalah pilar sosial, kedua pilar lingkungan, dan yang ketiga pilar ekonomi. SDG ini adalah penyempurnaan dari Millenium Development Goals yang digagas pada 2000,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan untuk selalu mewaspadai konsekuensi dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh global warming.
“Pemerintah saat ini menetapkan dan menyusun langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk memperkenalkan carbon market dan juga carbon tax untuk menciptakan sebuah perilaku yang menginternalisasi aspek lingkungan dan perubahan iklim di dalam pembuatan keputusan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) juga dilakukan pemerintah untuk menggapai cita-cita Indonesia menjadi high income country pada 2045. Di dalam RUU tersebut, terdapat aturan terkait peningkatan akses data keuangan, perluasan sumber pembiayaan jangka panjang, peningkatan daya saing dan efisiensi, pengembangan instrumen dan ikhtiar untuk memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor.
“Lima pilar tersebut jelas membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik, yaitu profesi keuangan yang memiliki kompetensi dan integritas,” terangnya.
Sri Mulyani juga berpesan kepada para pelaku ekonomi agar bisa memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Indonesia, di antaranya dengan terus membekali diri dengan banyak ilmu pengetahuan, memegang teguh profesionalisme, memiliki perspektif yang positif, serta membangun sinergi yang luas.
“Anda adalah tiang dan elemen penting dalam perekonomian Indonesia, maka peranan Anda sangat menentukan kemajuan ekonomi Indonesia,” tuturnya. (PUT/Foto: IG Kemendag)
Comments