Oleh 
Kerjha — Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendorong digitalisasi sistem keuangan, sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi. Gagasan ini disampaikan Ganjar dalam penyampaian visi misinya dalam pemberantasan korupsi pada acara Penguatan Anti Korupsi (Paku) Integritas Capres-Cawapres 2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1) malam.
Menurut Ganjar, dengan digitalisasi penghematan bisa dilakukan lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujarnya.
Dan, lanjut Ganjar, selain transparansi anggaran harus jelas asal-usulnya, anggaran juga harus benar-benar sampai kepada pelaksana dan harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
Itulah yang menurut Ganjar, sebagai pemimpin dibutuhkan setiap hari untuk melihat, serta memberantas korupsi secara langsung.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi.
Kemudian Ganjar menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurutnya instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, dan pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan. Ini adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Dan penguatan LHKPN itu bisa melalui sistem whistleblowing masyarakat, dengan tetap menjamin kerahasiaannya. (*)
Comments