Ganjar Siapkan Kebijakan Strategis Perkuat Industri Farmasi Nasional

Kerjha — Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan mendorong sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat industri farmasi nasional yang berdaulat.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam acara bertajuk Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (11/1).

Visi Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud Md ini pun memiliki landasan yang kuat. Ke depan, menurutnya, Indonesia akan menghadapi situasi ekonomi sangat dinamis. Belum lagi  pandemi Covid-19 yang menjadi pelajaran berharga, memungkinkan disusul masalah sejenis yang bisa terulang di masa depan.

Ganjar bilang, pihaknya juga menyimpan keresahan. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor 90 persen bahan baku untuk industri farmasi.

Saat ini hanya ada empat industri petrokimia yang dimiliki Indonesia untuk mendukung dunia farmasi. Sementara, negara tetangga seperti Vietnam telah mempunyai 29 industri petrokimia.

Oleh karena itu, Ganjar berkomitmen untuk menambah industri petrokimia guna memenuhi bahan baku farmasi atau obat-obatan. “Produksi dalam negeri kita tidak boleh lagi utopis,” tegas Ganjar pada acara yang dihelat di Ballroom Jakarta Theater tersebut.

Ganjar kemudian mengutip Presiden ke-1 Republik Indonesia, Sorkarno. Jika Indonesia ingin menjadi negara besar, ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu logam dasar dan kimia dasar.

Terkait ini Ganjar menegaskan, mengenai kimia dasar belum rampung sampai sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kata dia, Indonesia harus memulai penguatan industri petrokimia.

“Kalau itu dilakukan, hutan kita yang sangat luas, plasma nutfah yang luar biasa, perisetnya sudah ada, namun kenyataannya setelah sampai ke meja pengambil keputusan, tidak ada,” jelasnya.

Dalam industri kesehatan nasional, Ganjar juga menyoroti minimnya dana riset untuk pengembangan alat kesehatan (alkes), yang baru 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berkaca dari negara-negara maju yang memiliki industri kesehatan dan farmasi mumpuni, minimal 3 persen dari PDB harus dikucurkan untuk sektor strategis tersebut.

“Perlu riset and development. Kita sudah sering berdiskusi dengan BRIN. Seandainya kita siapkan 1 persen saja dana riset dari PDB, lantas kita dorong, saya yakin biaya risetnya mencukupi,” paparnya.

Ganjar menjelaskan, setiap menyusun anggaran terkait kesehatan, permintaan tertinggi adalah alkes. Oleh karena itu, jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, industri alkes akan ditopang kebijakan yang kuat. Dengan demikian, masalah terkait sektor ini dapat direduksi.

Dia berharap dengan penguatan industri tersebut, melalui kebijakan dari pemerintah pusat, Indonesia akan berdikari dalam bidang kesehatan sehingga berpengaruh pada kondisi ekonomi.

“Tim kami sudah merancang kawasan industri kesehatan, itu triger yang bisa kita mulai. Maka dengan diplomasi internasional, kita harus punya mitra strategis dengan negara-negara lain untuk kebutuhan itu,” imbuhnya. (*)