Oleh 
Kerjha — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turun langsung untuk membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) di depan Istana Merdeka, Jakarta dan mengunjungi berbagai daerah disertai pembagian bansos menjelang pilpres 2024.
Menurut Arief, aksi presiden berkeliling ke berbagai daerah pada masa kampanye menimbulkan syak wasangka, curiga dan saling fitnah di antara sesama anak bangsa.
“Itu gunakan bansos apa, dari mana dan di mana,” tanya Arief dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).
Sidang menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Hal senada juga dipertanyakan hakim Saldi Isra. Dia memperlihatkan tabel yang mencatumkan daftar perjalanan Presiden Jokowi selama masa kampanye pemilu 2024. Menurutnya, dua permohonan PHPU yang dimohonkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, lebih banyak bergerak ke Presiden Jokowi.
“Karena dalil bertumpu di sini, maka kami tanyakan. Apa kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih, misalnya ke Jawa Tengah lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain,” ujar Saldi.
Dia menyatakan, perjalanan presiden itu jiga disertai pendistribusian bansos.
“Kira-kira alokasi dana yang dibawa saat kunjungan presiden itu dari mana saja,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) cukup lengkap di dalam program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, stunting dan dampak El Nino.
Persoalannya adalah implementasi bansos di lapangan, karena ada persoalan ‘timing” penyaluran bansos.
“Kenapa bulan-bulan menjelang pilpres 2024 begitu massif penyaluran bansos, target grupnya siapa, mengapa banyak sekali kunjungan presiden menjelang pencoblosan ke Jawa Tengah 10 kali dan sisanya ke tempat lain,” sebut Todung.
Menurutnya, banyak negara yang membagikan bansos untuk rakyat miskin sebagai bagian dari perlindungan sosial. Namun, presiden terjun langsung untuk membagikan bansos adalah sesuatu yang luar biasa.
“Ini luar biasa. Saya tidak pernah lihat presiden di negara lain langsung menyalurkan bansos. Bansos banyak di tempat lain, tetapi presiden salurkan bansos this is unprecedented and only in Indonesia,” tukasnya.
Dia mengusulkan agar dilakukan audit terhadap bansos untuk akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan pembelajaran bagi semua pihak.
“Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah, tapi audit demi transparansi dan keadilan serta pembelajaran untuk kita semua. Kita bukan menolak bansos, kita setuju bansos,” tandasnya. (Foto: Mahkamah Konstitusi)
Comments