Hasto Percaya Masih Ada Hakim MK Punya Sikap Negarawan

Kerjha — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meyakini masih ada hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sikap negarawan. Bila para hakim itu tidak melanggar sumpah, otomatis mereka terpanggil menegakkan kebenaran.

Tidak hanya dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), tapi juga proses penyelenggaraan pilpres 2024 yang diduga kuat diwarnai kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Hakim MK, kalau mereka konsern pada panggilan tugas negara dan bangsa, sudah ditulis di konstitusi bahwa hakim MK memiliki sikap negarawan,” ujar Hasto dikutip dari podcast Keep Talking, Minggu (24/3).

Diketahui, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan permohonan gugatan PHPU, Sabtu (23/3).

Tim hukum menolak hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU karena menilai pilpres 2024 diwarnai berbagai pelanggaran maupun kecurangan yang bersifat TSM.

Selain meyakini hakim MK memiliki sikap negarawan, Hasto juga berharap aparat Polri berani menyatakan kebenaran seperti sikap yang dimiliki eks Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso. Hoegeng dikenal sebagai polisi pemberani, jujur, dan sederhana.

Lebih lanjut, Hasto mengaku percaya kekuatan patriotik akan bangkit di tengah gugatan hasil pilpres 2024 ke MK. Dia mencontohkan, untuk melengkapi data dan bukti gugatan PHPU ke MK, banyak dibantu para anak muda pakar di bidang teknologi dan informasi (TI) dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pakar itu bisa merekonstruksi dengan baik kecurangan perhitungan suara dan membuka celah di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada kesempatan itu, Hasto juga mempertanyakan aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih harus melakukan konsolidasi kekuasaan pascapilpres 2024.

Hal itu, menurutnya, ada sesuatu yang ditakutkan sehingga harus membangun persepsi the majority of power di tingkat kekuasaan eksekutif dan parlemen. (*)