Kapal Sabuk Nusantara 73 Dukung Konektivitas Indonesia Timur

Kerjha ― Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menyelesaikan pembangunan Kapal KM Sabuk Nusantara 73, akhir tahun ini.
Kapal ini akan semakin mendukung kelancaran konektivitas di wilayah timur Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hadir ke Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok untuk melepas keberangkatan kapal tersebut menuju Pelabuhan Saumlaki, Provinsi Maluku, pada Sabtu (25/12).

Kapal ini nantinya akan langsung melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di sekitar Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

“Kapal ini adalah kapal perintis yang menjadi bagian dari tol laut yang akan memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” ujar Budi Karya.

Ia mengatakan, meski di masa pandemi, Kemenhub terus melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna melaksanakan visi misi Presiden Joko Widodo untuk memperlancar konektivitas, yang akan mempersatukan Indonesia.

“Di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), kapal ini akan melayani mobilitas saudara-saudara kita di NTT dan Maluku, karena banyak yang akan pulang menggunakan kapal,” ucapnya.

Lebih lanjut Menhub mengingatkan, agar di masa libur Nataru, pengetatan prokes harus dijalankan dengan baik, agar tidak terjadi penularan di atas kapal yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 usai libur Nataru.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Mugen Sartoto dalam laporannya menjelaskan, pembangunan KM Sabuk Nusantara 73 dengan tipe GT-2000 berkapasitas 500 orang ini dikerjakan oleh PT Dock Koja Bahari di Tanjung Priok, Jakarta.

KM Sabuk Nusantara 73 akan dioperasikan oleh operator PT Mandala Sejahtera Abadi, dan akan menempati pelabuhan pangkal di Saumlaki, Maluku, untuk menghubungkan wilayah timur Indonesia.

Selain melepas keberangkatan kapal, Menhub juga meninjau pelayanan vaksinasi dan tes antigen yang tersedia di terminal penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan pelayanan tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan pengetatan prokes dapat berjalan dengan baik di lapangan. (HAS)