Kembangkan Sektor Pariwisata, Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp 9,2 Triliun

Kerjha — Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan dukungan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,2 triliun yang terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat Rp 6,5 triliun dan Rp 2,8 triliun melalui transfer ke pemerintah daerah.

“Melalui alokasi anggaran ini, diharapkan akan dapat mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dari tiga aspek, yaitu aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta melalui promosi dan partisipasi pelaku swasta,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Tahun 2021, Senin (27/9).

Ia juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi agar destinasi pariwisata superprioritas yang meliputi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang diharapkan betul-betul telah memenuhi level kesiapan. Dengan demikian, apabila nanti langkah relaksasi dan pembukaan terhadap turis wisata asing maupun domestik bisa dinormalisasi, maka tempat wisata itu akan siap untuk menerima wisatawan kembali.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pariwisata di berbagai program vokasi, pendidikan serta pelatihan baik itu melalui Kemenparekraf, Kemdikbud Ristek, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa mendidik SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Konten mengenai pelatihan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga ada dalam program Kartu Prakerja.

Sri Mulyani menilai langkah ini adalah salah satu hal yang dapat memberikan motivasi pada upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kemudian ada yang memang sangat spesifik untuk memulihkan pasar pariwisata kita melalui rebranding pariwisata dan juga bagaimana untuk menciptakan resiliensi dari dunia pariwisata,” lanjutnya.

Menkeu berharap, dengan semakin terkendalinya Covid-19, mobilitas masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia juga akan semakin meningkat sehingga sektor pariwisata akan mulai bangkit. Covid-19 masih akan ada, dan oleh karena itu diperlukan kebijakan mengenai aturan hidup bersama Covid ini.

Ditegaskan Sri Mulyani, perlu dibangun suatu mindset dalam pengelolaan dan promosi pariwisata di Indonesia mengenai cara menarik wisatawan walaupun Covid-19 masih ada. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik, maka akan menjadi kunci keberhasilan bagi pariwisata di mana saja. Terlebih semua negara saat ini juga sedang mencoba mendesain kebijakan hidup bersama Covid, namun tetap bisa membuka sektor  pariwisatanya.

“Saya harap Indonesia tidak akan tertinggal dan tetap memiliki ide-ide cemerlang dan inovatif sehingga kita tetap bisa memposisikan Indonesia terutama dari destinasi-destinasi pariwisata yang selama ini sudah kita kembangkan,” tutur Sri Mulyani. (MET)